PRN Sumenep, – Sesuai dengan keterangan dari Humas Sumenep kepada teman wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumenep, 18/01/2019, menjelaskan bahwa Kabag Hukum Setda. Kab. Sumenep dan Panitia seleksi calon Direksi PT, Sumekar, menegaskan pengangkatan Sdr. Mohammad Syafie, S.Sos sebagai Direktur Utama dan H. Ahmad Zainal, S.Sos sebagai Direktur PT. Sumekar Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 di Ruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumenep sudah memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuang yang berlaku.
Adapun regulasi yang dimaksud adalah: Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah,
Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Pelayaran dalam Bentuk Perseroan Terbatas
Pengangkatan direktur BUMD juga tidak bertentangan dengan Pasal 56 PP 54 Tahun 2017 jo Pasal 32 Permendagri 37 Tahun 2018: dimana isi dalam pasal tersebut ”Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS”.
Lebih lanjut panitia seleksi menyampaikan bahwa pengumuman yang berkaitan dengan seleksi calon Direksi PT, Sumekar diumumkan secara terbuka di laman website resmi Pemerintah Sumenep tanggal 6 November 2018 dan siapapun boleh mendaftar dengan ketentuan memenuhi syarat, sehingga tidak ada rekayasa dalam pemilihan tersebut.
Dari segi persyaratan umum, 2 peserta telah memenuhi semua persyaratan di antaranya 1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
4. Tidak sedang menjalani sanksi pidana/berkelakuan baik;
5. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
6. Sehat jasmani dan Rohani serta Bebas Narkoba;
7. Bersedia tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan. Bahkan semua calon peserta harus membuat pernyataan bermaterai bahwa berkas syarat yang disampaikan kepada panitia seleksi adalah sesuai, benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan.
Adapun tahapan-tahapan seleksi tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada dan dilakukan secara transparan oleh lembaga independen. (IWO/Erfandi)
