PRN PROBOLINGGO – Kekecewaan korban perampasan mobil milik warga Porong, Lawang Malang yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Probolinggo dan dilaporkan kepada Polres Probolinggo dengan LP nomor : stpl/137/VII/2018/JATIM/RES/PROB kurang mendapat pelayanan yang semestinya dan terkesan memihak.
Merasa tidak mendapatkan pelayanan dan keadilan dari penegak hokum khususnya Unit Tipidter Polres Probolinggo, Arief Rahman (40) selaku korban perampasan dan pemilik mobil Toyota Avansa nopol N 667 GX setelah mendapat surat ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor Sp.Tab/10b/XII/2018/Sat Reskrim, melalui team Kuasa Hukum dari YAPERMA Arief Rahman mengambil upaya hokum dengan melakukan Pra-Peradilan terhadap Polres Probolinggo.
Seperti diberitakan di media lain beberapa waktu yang lalu, bermula dari 4 juli 2018 kemarin, sekitar pukul 14.00 AR bersama anak dan istrinya yang mengendarai minibus bernopol N 667 GX tepatnya di jl. Kebon agung, kec kraksaan, Kab. Probolinggo di pepet dan di berhentikan oleh orang yang tidak mereka kenal yang mengunakan mobil Yaris dan beberapa sepeda motor kemudian orang-orang tersebut memaksa Arief Rahman untuk menyerahkan mobil yang di kendarai oleh Arief Rahman, karna saat itu Arief Rahman bersama anak dan istrinya demi keselamatan keluarganya Arief Rahman terpaksa menuruti perintah orang-orang tersebut.
Selanjutnya Arief Rahman dan istrinya di bawa ke arah Probolinggo dan diturunkan di dekat masjid An-Nur Randu Pangger kota Probolinggo, selanjutnya mobil dibawa oleh para pelaku.selanjutnya Arief Rahman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo. (dikutip dari sinarpos 8/8/18)
Kepada Pena Rakyat News Team YAPERMA Malang yang terdiri dari Irfai, S.H., Fetum, S.H., Edik Winarko, Moh. Kholid dan Arif Fitrianto mendesak dalam tuntutannya pada Pra-Peradilan yang memasuki sidang ke -2 ini agar Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di batalkan dan proses hokum atas pelaporan Arief Rahman dilanjutkan. 22/1/19.
“menurut kami apa yang dilakukan oleh pihak Polres Probolinggo dengan mengeluarkan SP3 atas kasus dugaan perampasan ini sama sekali tidak memenuhi unsur keadilan dan SP3 ini harus dicabut dan perkara ini harus tetap dilanjutkan melalui mekanisme hokum yang semestinya, biar pengadilan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah beserta sanksi hukumnya” pungkas Fetum, S.H mewakili stapment team nya.
Jurnalis : Saifulloh, S.H.
