PRN BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melaksanakan Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar guna memenuhi amanat peraturan perundang undangan yang secara substantif sesuai kebutuhan Hukum Daerah. Jumat (15/02/2019).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Blitar Maskur, S.Pd.dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
Selain itu turut hadir anggota Forkopimda Kabupaten Blitar, Komandan batalyon 511 blitar, ketua Pengadilan Negeri Blitar, Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, segenap asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten blitar, pimpinan instansi vertikal, ketua KPU Kabupaten Blitar, pimpinan BNN Kabupaten Blitar, pimpinan BUMN, BUMD, Camat, perwakilan Kepala Desa dan Kelurahan.
Dalam acara Penyampaian tanggapan Bupati atas Ranperda, Insiatif DPRD, dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda usulan eksekutif.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh inisiatif DPRD dan eksekutif masing-masing telah ditanggapi oleh Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW dan perwakilan Fraksi PAN Mohammad Ansori.
Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW berkesempatan memberikan tanggapan melalui sambutan rapat tersebut untuk 4 Ranperda Insiatif DPRD yakni ranperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perijinan, ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ranperda tentang penyelenggaraan alat penerangan jalan dan ranperda tentang upaya kesehatan.
Atas nama eksekutif ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang se tinggi – tingginya atas inisiatif Dewan melalui komisi-komisi Dewan yang telah mengajukan keempat ranperda tersebut.
Sedangkan melalui Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Ansori, menanggapi dan menyetujui susunan ranperda inisiatif eksekutif tersebut. 4 Ranperda tersebut yakni ranperda tentang penanam modal, ranperda pembangunan dan penataan menara komunikasi bersama, ranperda pembentukan dana cadangan untuk penyelanggaraan tempat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan ranperda terakhir pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Maka seluruh ranperda yang akan dibahas pada triwulan kesatu tahun anggaran 2019 seluruhnya berjumlah 8 (delapan) ranperda yaitu 4 (empat) ranperda berasal dari eksekutif dan 4 (empat) ranperda berasal dari usul inisiatif dewan.
Marhaenis UW menyimpulkan bahwa, pengajuan rancangan peraturan daerah baik dari eksekutif maupun dari DPRD tersebut saat ini telah memberi warna dan makna mendalam.
“Kita bisa menangkap nuansa harmoni kemitraan antara eksekutif dan dewan yang dilandasi rasa pengabdian guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat, kita berharap semoga upaya ini dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat kabupaten Blitar yang kita cintai. ” Ungkapnya. (Agus)
