PRN NGANJUK – Pungutan tentang progam PTSL atau yang di kenal dengan masyarakat Progam Prona yang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk di Duga akan di Laporkan ke Penegak Hukum
Sugianto LSM LPD (Lembaga Penegak Demokrasi) yang di ketahui.’Perdes yang di buat oleh Panitia Prona di buat untuk memperkaya Golongan,”Terangnya.
Sedangkan dari Peraturan SKB.3 Mentri untuk progam PTSL Wilayah Jawa Timur 150 ribu rupiah.
Laporan LSM LPD ini di dasarkan atau keluhan sejumlah warga yang di Pungut biaya 750ribu sampai 900ribu perbidang atau pemohon, “saat itu media mendatangi Rumah panitia Prona Sutrisno bilang Dapet 1700 bidang.dan biaya Pemohon sampai kisaran 750ribu itu yang punya AJB.kalau belum bayarnya 900ribu.” Ujarnya lewat telp.
Artinya progam ini, para peserta tidak di bebani biaya yang berdalih untuk pembuatan serifikat oleh BPN.
Pemohon memang mempunyai kewajiban melengkapi persyaratan di antaranya ,”Patok pembatas, Materai, bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunam (BPHTB) dan pajak penghasilan dari Pengalihan Hak Atas dan Bangunan (PPh) bagi ketentuan perpajakan.
Saat itu media konfirmasi ke warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya,”bilang bahwa penarikan panitia ke warga sangat besar biayanya mas karena tidak sama di Desa lainya.
“Bagaimanapun dan dengan dalih apapun tidak di benarkan adanya pratek pungutan terhadap masyarakat pemohon semua telah di biayai oleh pemerintah lewat Badan Pertanahan Negara (BPN).Pratek yang di lakukan oleh Panitia prona di Duga Pungli, “berani mematok tarip kepada warga.” Pungkasnya.(tim/red).
