PRN SULUT – Ratusan orang yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Sulawesi Utara demo di depan PN MENADO menuntut keadilan bagi konsumen. 11/7/19.
Kedatangan pengurus dan anggota LPK RI Sulut yang berlatar belakang berbagai profesi di halaman Kantor PN Manado, disambut Immanuel Barru SH Jubir Pengadilan Negeri Manado.
Ketua LPK RI Sulut, Stevanus Sumampouw menyebut, kedatangannya dalam orasi damai LPK RI karena banyak permasalah-permasalah yang dialami sejumlah konsumen terkait penarikan paksa kendaraan baik roda dua maupun roda empat tanpa peduli keselamatan pengendara atau pemilik kendaraan.
“Orasi damai yang kami lakukan ini untuk menyatakan kepada masyarakat konsumen agar diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dan dapat diketahui bersama,” kata Stevi kepada wartawan seusai orasi damai di kantor PN Manado pada Kamis (11/7/2019) siang.
Menurutnya aturan main fidusia dipandang belum tersosialisasi dengan baik sehingga timbul sejumlah permasalah di lapangan. “Permasalah-permasalahan yang kami temukan di lapangan beberapa tahun terakhir, kami lembaga memandangnya aturan perundang-undangan atau aturan main fidusia belum terlaksana baik atau belum disosialisasi dan dipresentasi secara nyata,” tegasnya.
Untuk itu, Ia melalui LPK RI Sulut berharap tuntutan keadilan konsumen atau masyarakat jangan dicari di luar karena akan berdampak buruk bagi diri konsumen itu sendiri.
“Memang sudah ada beberapa laporan konsumen yang kami selesaikan baik secara sengketa konsumen maupun berproses di pengadilan negeri Manado.
Sehingga upaya yang kami lakukan hari ini yaitu merendam masyakarat/konsumen agar mereka tidak mencari keadilan di luar atau di jalanan.
Konsumen atau masyarakat yang mengalami hal buruk di lapangan seperti penarikan paksa kendaraan milikinya oleh debt collektor, tidak mengambil langkah langkah diluar koridor hukum sehingga tidak terjadi kekacauan di mana mana atau yang berujung pada tindak pidana,” ujarnya.
Meski begitu katanya, Debt collector tak bisa disalahkan namun oknum finance lah yang diduga tidak memahami UU fidusia sehingga harus dipertanyakan.
“Mereka (finance) langsung menyerahkan SK kepada kolektor untuk melakukan penarikan sehingga profesi debt collektor itu sebenarnya yang dilecehkan.
Status debt collector adalah penagih hutang bukan pelaku perampas atau pengeksekusi kendaraan milik konsumen. Yang bisa mengeksekusi kendaraan kredit hanya pengadilan.
Jika dibenarkan finance melakukan eksekusi di lapangan, tetap ada surat yang ditujukan ke pengadilan. Aturan inilah yang kami pandang belum diluruskan agar situasi kota Manado dan kota lainnya di Sulawesi Utara kondusif,” tandasnya. Sumber journal. inakor.
