PRN TANGERANG – Semua etika dan perbuatan pasti berdampak dan beresiko, seperti halnya Kepala desa Pasanggrahan yang mencoba mengexsekusi kantor LSM UMI dengan membawa puluhan orang beberapa waktu yang lalu.
Negara ini adalah negara hukum, yang menentukan salah dan benar baik kasus perdata dan pidana adalah pengadilan, sehingga seseorang atau kelompok melakukan penyitaan dan atau penggusuran tanpa irah-irah pengadilan adalah masuk katagori perbuatan melawan hukum.
Seperti penuturan Hepy Hermawan selaku ketua LSM UMI, dirinya sangat menyayangkan apa yang dilakukan kepala desa Pasanggrahan yang mengerahkan massa untuk mengusir dan menyita rumah dan kantor yang ditempati LSM UMI.
Hepy Hermawan menambahkan, kalau kepala desa Pasanggrahan berfikir waras semestinya semua tuduhan dan sangkaan itu diajukan ke pengadilan, sehingga pengadilan yang memutuskan.
“Dengan kejadian ini jelas kami sebagai lembaga swadaya masyarakat merasa dirugikan, baik materiil atau moril, untuk itu kami sudah melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang menuntut ganti rugi 5 milyar kepada Kades Pasanggrahan” tegas Hepy Hermawan. (ujang).
