PRN BANTAENG – Gonjang-ganjing yang merebak di wilayah Bantaeng terkait dugaan mark up anggaran pembangunan proyek Kontruksi Mall Pelayanan Publik kian memanas dikalangan lembaga pengamat dan pemantau kinerja pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Bantaeng.
Berdasarkan pantauan awak media yang bergabung dengan LSM sertas Ormas wilayah Bantaeng, ditemukan beberapa kejanggalan atas pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kantor yang menelan anggaran 3,5 milyar.
Masih dalam keterangan temuan dilapangan, proyek dengan tajuk “Pembangunan Gedung Kantor” dengan anggaran 3,5 milyar namun ternyata yang dikerjakan hanyalah pekerjaan ringan saja seperti halnya atap yang hanya memakai spandek, pengecatan, mengganti pintu besi diganti dengan kaca sehingga dengan anggaran sebesar bitu tidak tampak perubahannya.
Sementara setelah BPK RI melakukan audit/pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dimana pihak BPK RI telah menyita seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, untuk itulah meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk sesegera mungkin melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut sembari menunggu LHP terbit dan tak bisa pungkiri Pihak Penegak hukum berhak menerbitkan Surat Permintaan Audit Investigasi kepada BPK RI sebab kami menilai proyek Pembangunan Gedung Kantor Mall Pelayanan berbau KKN serta Markup anggaran dan insyaallah dalan waktu dekat ini kami akan layangkan Surat Pelaporan Kepada APH.
Dan apabila diperlukan akan melakukan Audit independen sebagai backup atas audit yang dilakukan oleh BPK RI, dan hal tersebut sudah di atur dalam UU, akan tetapi para auditor independen yang akan kami minta untuk melakukan hal tersebut masih kami rahasiakan “Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi” dan tidak menutup kemungkinan langkah ini secepatnya kami akan lakukan setelah berkonsultasi dengan DPW dan DPP Pemuda Lira.(syam)
