PRN SUMENEP | Pungutan uang seragam sekolah pada peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget tahun ajaran 2020/2021, dengan dominal Rp. Rp. 850.000 (Putra), sedangkan Rp. 970.000 (Putri), sangat membebani orang tua/wali peserta didik, karena keadaan perekonomian umumnya masyarakat Kalianget untuk kebutuhan sehari-hari masih pontang-panting, apa lagi dalam situasi Covid-19 seperti ini, Senin 27/07/2020.
Dengan adanya pungutan uang seragam disekolah tersebut yang membebani orang tua/Wali peserta didik, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK DPC Sumenep bersama awak media dan Wali murid mendatangi rumah Ketua Komite sekolah untuk konfirmasi.
BERITA SEBELUMNYA:h/ https/penarakyatnews.id/2020/07/16/rincian-pungutan-peserta-didik-baru-di-sman-1-kalianget/
Menurut keterangan dari Asmoyo selaku Ketua Komite, pungutan uang untuk pembelian seragam tersebut sudah di lakukan setiap tahun di SMAN 1 Kalianget, tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak Komite sekolah.
“Terkait masalah pembayaran uang seragam sekolah mulai dulu tidak pernah melibatkan Komite sekolah, hanya meminta tanda tangan saja pada Komite, dan itu ditangani pihak sekolah sendiri melalui koperasi sekolah”. Ucap Ketua Komite.
Asmoyo juga menyampaikan, bahwa pihak sekolah sudah menyiapkan lembar rincian yang harus dibayar oleh peserta didik baru untuk pembayaran uang pembelian perlengkapan seragam sekolah.
“Pihak sekolah langsung menyodorkan lembaran rincian pembayaran tersebut untuk ditandatangani oleh Komite dan bahkan pihak Komite tidak dikasih lembaran fotocopynya”. Papar Asmoyo.
Sedangkan hasil konfirmasi sebelumnya di sekolah, Moh. Sadik Kepala sekolah SMAN 1 Kalianget mengatakan bahwa pembayaran pembelian seragam tersebut, sudah kesepakatan dari Ketua Komite Sekolah.
“Itu bukan pungutan, tapi untuk pembayaran pembelian perlengkapan seragam dan Ngapain harus musyawarah kalau masalah pembelian seragam ini, karena beda dengan sumbangan, kalau sumbangan perlu melakukan rembukan dulu dengan pihak wali murid. Hal ini sudah kesepakatan dengan Komite, kan itu sudah ada tandatangannya ketua Komite”. Tegas Moh. Sadik.
Selain itu, Asmoyo juga memaparkan bahwa, “saya kira kalau untuk uang pembelian seragam di setiap sekolah SMA dan SMK sama harus bayar juga dengan kisaran kurang lebih Rp. 1 Juta, karena cucu saya sekolah di SMK/STM”.
Asmuni Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK DPC Sumenep, berharap kepada Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dan pejabat berwajib untuk menindak tegas kepada pihak sekolah yang melanggar aturan yang ada.
