PRN NGANJUK | “Damai dihati damai dibumi, damai dibumi damai dihati, sejahtera bagi kita semua” penggalan pesan singkat di SMS dari Kyai Abdul Qodir ketua Yayasan Miftahul Ula Nglawak terhadap wartawan untuk diundang berkunjung ke Nglawak Nganjuk pada hari selasa 4/8/2020 terkesan damai dihati dan berharap adanya solusi terkait rumor dugaan pungli di MTsN 1 Nganjuk, namun faktanya berbeda.
Berdasarkan etikat baik memenuhi undangan seorang Kyai Abdul Qodir (75) ketua Yayasan Miftahul Ula Nglawak Nganjuk, berharap agar mendepatkan hak jawab dan pencerahan terkait rumor pungutan seragam sekolah di MTs Negeri 1 Nganjuk yang mendapat keluhan dari wali murid, malah awak media mendapat tuduhan menyajikan berita fitnah dan hujatan dari Kyai Abdul Qodir beserta Arina yang tak lain adalah putri ke 4 dari Kyai Abdul Qodir.
Pihak Yayasan Miftahul Ula menganggap langkah dan penyampaian konfirmasi Pena Rakyat News kepada pihak Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur terkait berbagai pungutan dan salah satunya pungutan seragam sekolah, oleh Kyai Abdul Qodir dan Putrinya dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.
Tim media mencoba menanyakan tentang berita yang dimaksud fitnah tersebut. Kyai usia 75 tahun ini menerangkan bahwa aduan ke kanwil tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
” Kita diadukan mengenai tsyanawiah padahal tsyanawiah itu murah “, ungkapnya.
Mendapati perlakuan yang terkesan mengintervensi awak media, tim media Pena Rakyat News melanjutkan mencari data dan informasi di sekitar sekolah dan diketahui bahwa yayasan pondok pesantren ini merupakan pemasok bahan kain yang dijual melalui Komite MTs Negeri 1 Nganjuk.
Lebih lanjut menurut Samsul selaku Direktur Utama PT Media Putra Pena dan selaku Pimpinan Redaksi media Pena Rakyat News, bahwa sangat menyesalkan dengan statement yang dilontarkan oleh Kyai Abdul Qodir yang mewakili Yayasan Miftahul Ula, pasalnya dalam sajian pemberitaan PRN syarat utama adalah memenuhi kode etik jurnalistik, jadi sangatlah wajar apabila wartawan PRN sebelum mengunggah berita harus mencari nara sumber yang memiliki kapasitas berbicara terkait temuan tersebut, dan hal ini dilakukan agar berita menjadi berimbang.
“Dengan kejadian ini saya perintahkan kepada tim investigasi PRN agar tetap mendalami dugaan pungutan liar di MTsN 1 Nganjuk ini, dan selanjutnya tim PRN agar mencari tahu apa kapasitas dan motif dari campur tangannya Yayasan ini sebab sekolahan ini statusnya NEGERI yang semestinya ditanggung Negara” Tegas Samsul. (samosir)
