PRN MADIUAN | Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun melanjutkan rapat paripurna membahas tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 di gedung paripurna DPRD Kota Madiun Jumat 28/8/2020 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dan dihadiri oleh Wakil DPRD, Walikota,Wakil Walikota,Sekda,Kepala OPD.
Walikota Madiun Maidi menjelaskan pihaknya berupaya menjawab tuntas seluruh pertanyaan dari anggota fraksi fraksi DPRD Kota Madiun meski begitu jika nantinya pada tahapan rapat selanjutnya masih ada catatan hal tersebut akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Madiun, yang penting semua konsep berjalan untuk kesejahtraan masyarakat.
P-APBD 2020 masih seputar upaya penanganan dampak pendemi Covid-19 namun lebih ditekankan upaya untuk menanggulangi penularan serta menggenjot ekonomi masyarakat agar semakin meningkat.
Selain masalah rehab gedung sekolah Walikota Maidi juga menyampaikan persoalan berubahnya data jumlah kepersetan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Madiu,data BPJS kesehatan itu pasti berubah dan harus berubah kareana ada yang datang ada yang pergi ada yang lahir ada yang mati tapi perubahan itu takala di itu lahir/mati dalam satu tahun kan dimasukan APBD juga, dia justru kadang belum masuk tapi secara prinsip untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Madiun khususnya jaminan berobat tidak mengalami kesulitan kalau ada masalah akan saya atasi, jelasnya.
Data awal ada 86.375 penerima hasil verfikasi dan validasi yang dilakukan RT,masyarakat yang tidak ada penerimanya ada 9.985 setelah didistribusi dari jumlah kepersetaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan total 97.194 didapat dari estimasi jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah berdasarkan bulan klaim Mei tahun 2020 sebesar 77.215 ditambah akumulasi jumlah pengalihan dan usulan peserta setiap bulan ditambah dengan miskin non Data Terpadu Kesejahtraan Sosial dan jumlah yang di Putus Hubungan Kerja.
Data Penerima Bantuan Iuran Daerah yang tercetak di Agustus ini ada 88.125 jiwa namun yang ada dan ditagihkan klaimnya 81.848 jiwa,berdasarkan data bulan Agustus maka jumlah kepersetaan Jaminan Kesehatan Nasional berubah dengan cut off poinya dengan begitu total estimasi data kepetsertaan sampai Desember sebanyak 82.624.
Semua pertanyaan sudah saya sampaikan jawabanya yang nantinya akan menjadi penyempurnaan perubahan APBD 2020,ungkap Walikota Maidi.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan bahwa secara umum anggota dewan dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Walikota Madiun Maidi, setelah raperda ini disahkan dewan juga akan ikut mengawal terus penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan peruntukanya dan yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Selanjutnya agenda rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan pembahasan Raperda P-APBD 2020 akan dilaksanakan kembali pada hari Senin 31/8/2020 mendatang, ungkap Andi Raya. (ADV/Toni)
