close
LAWAN KORUPSI

ADP Soroti Kegiatan Bimtek Kades di Sampang, Tuding Hanya Buang-Buang Anggaran

PRN SAMPANG | Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Damai Pantura (ADP) melakukan audiensi dengan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sampang, Senin (14/09/2020).

Mereka (ADP. red) mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa ke Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada 27-31 Agustus 2020 lalu.

Mereka ditemui Plt Kepala DPMD Suhanto dan Sekertarisnya. Audiensi dilakukan di Aula DPMD, ketegangan sempat terjadi dalam audisi tersebut karena Suhanto tidak bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang dilayangkan ADP terkait kegiatan Bimtek tersebut.

Ketua ADP M. Muhni mengatakan, kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas kepala desa yang dilaksanakan oleh DPMD terkesan hanya buang-buang anggaran desa. Apalagi tindak lanjut dari Bimtek tersebut tidak jelas.

“Kami menilainya kegiatan Bimtek tersebut hanya menguras dana desa. Tapi timbak balik kepada desa kedepan tidak jelas,” tudingnya.

Muhni mengungkapkan, untuk mengikuti Bimtek setiap kepala desa atau perangkat dikenakan biaya Rp lima juta yang diambilkan dari ADD. Duit itu ditransfer oleh kepala desa melalui nomor rekening BRI yang sudah disediakan.

“Jika dikalkulasi 5 juta dikalikan 180. Maka dana yang terkumpul sekitar Rp 900 juta. Uang segitu banyaknya digunakan untuk apa saja, seandainya dana itu digunakan untuk membangun jalan pasti jauh lebih bermanfaat kepada masyarakat, ini malah dibuat jalan-jalan,” tegurnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa anggaran yang digunakan tersebut tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui hasil Musrenbang tingkat desa, alhasil pihaknya menduga kegiatan tersebut mengkangkangi aturan tentang pemerintahan desa, sebut saja Undang-undang nomor 06 tahun 2016, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, Permendagri nomor 114 tahun 2014, Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 04 tahun 2018.

“Kami meminta surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan ini, kalau memang ada penyimpangan, kami akan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi,” tegasnya.

Tidak selesai disana, pihaknya mengaku kecewa dengan audiensi tersebut, pasalnya dalam giat yang diselenggarakan di aula DPMD Kabupaten Sampang tidak menghadirkan perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD), sehingga pihaknya mengaku akan melayangkan surat audiensi yang kedua untuk kembali meminta agar menghadirkan perwakilan pemerintahan desa memberikan keterangan resmi.

“Kami kecewa dengan hasil audiensi saat ini, maka kami akan melayangkan surat audiensi kembali untuk menghadirkan perwakilan AKD Kabupaten Sampang,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sampang, Suhanto membenarkan bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari ADD disetiap desa peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa tersebut, namun demikian pihaknya mengaku bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kemauan dari setiap koordinator desa.

“Kegiatan Bimtek itu kemauan dari AKD. Kami sifatnya hanya memfasilitasi saja,” dalihnya.

Ia juga mengatakan bahwa manfaat kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepala desa, namun pihaknya juga menyayangkan terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, karena kapasitas satu desa yang menghadiri 180 kepala desa sulit untuk memberikan informasi secara utuh.

“Kami menyadari bahwa bimtek itu kurang maksimal. Mungkin ke depan akan dilakukan pemetaan potensi desa setiap peserta dengan tempat studi banding yang menjadi rujukan,” pungkasnya. (ALI SELTEK)

Tags : Buang AnggaranSampang

Leave a Response

*