close
HUKUM

KSP Lexi Mitra Guna ‘Kehilangan Marwah’ Badan Hukum Koperasi Bertindak Melebihi Perbankkan

PRN SUBANG | Berdasarkan UU yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Apakah Koperasi Simpan Pinjam Lexi Mitra Guna seperti itu ?

Pada dasarnya hakekat koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, selama lembaga ini menggunakan badan hokum koperasi harus mengikuti azas koperasi, namun berbeda dengan KSP Lexi Mitra Guna terkesan membuat aturan sendiri seperti perbankkan bahkan tidak jauh berbeda dengan rentenir.

Hal ini yang alami oleh Teguh dan Seno Pratowo warga Krajan Barat Purwadadi Subang, dirinya merasa sangat keberatan harus menanggung hutang atas nama Dewan Heryanto (almarhum) yang pada 4 September 2017 telah pinjam uang sebesar Rp. 47.249.339,00 kepada KSP Lexi Mitra Guna Jl. Sutaatmaja No. 72-74 Pamanukan dan saat ini oleh pihak koperasi dirinya harus melunasi pokok dan denda sebesar Rp. 151.647.339,-.

Melalui LPK YAPERMA Teguh meminta bantuan agar tanggungan hutang keluarganya mendapatkan keringanan bahkan pembebasan dari piutang dan sertifikat yang dijaminkan dapat kembali ke keluarga, pasalnya peminjam yang sebenarnya sudah meninggal.

Sementara menurut Pengurus LPK YAPERMA Subang akan terus mengawal kasus dugaan penipuan, penggelapan dokumen perjanjian C.0817-1188/0817-017/SPH/VIII/2017 dan apabila dalam mediasi tidak ditemukan kata mufakat LPK YAPERMA Subang membawa masalah ini ke rana hokum.

Lebih dalam menurut Iskandar Laka, S.H.M.H. Pakar Hukum dan dosen universitas Yos Sudarso Surabaya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pihak KSP Lexi Mitra Guna, pasalnya pada dasarnya  Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang  yang  bersedia  menggunakan  jasa-jasanya,  dan bersedia  menerima  tanggung jawab  keanggotaan, tanpa  membedakan gender,  latar  belakang sosial,  ras,  politik,  atau agama.

Salah  satu  jenis  koperasi  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Seluruh  anggotanya diwajibkan   untuk   menyetor   Simpanan   Pokok   dan   Simpanan   Wajib disamping Simpanan  Sukarela.  Namun  dalam  praktek  yang  banyak  terdapat  dalam  Koperasi Simpan  Pinjam  di  Indonesia  adalah  para  anggota  tersebut  hanya  mendaftarkan  KTP-nya saja dan tidak menyetor seluruh simpanan yang diwajibkan. Atau dengan kata lain, KTP  tersebut  hanya  formalitas  dibalik  pemodal  utama  yang  merupakan  aktor  di belakang  layar  yang  mengendalikan  koperasi.  Koperasi  Simpan  Pinjam  juga  banyak ditengarai  melakukan  praktek  perbankan  yang  jelas-jelas  melanggar  Pasal  1  ayat  2 Undang-Undang Republik Indonesia  No.  10  Tahun  1998  yang  menerangkan  bahwa hanya  institusi  perbankan  yang  diperbolehkan  untuk  menyimpan  dana  pihak  ketiga dan   menyalurkan   kredit   ke   masyarakat.

Modus   Koperasi   Simpan   Pinjam   yang menyimpan  dana  bukan  dari  anggota  dan  juga  menyalurkannya ke  bukan  anggota, jelas-jelas  melanggar  Undang-Undang Perbankan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1995 yang mana dalam Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa calon anggota, dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  setelah  melunasi  simpanan  pokok  harus  menjadi anggota. Pungkas Iskandar Laka. (Zam/red)

Tags : Melebihi BankSubang

Leave a Response