close
KABAR JATIM

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA MADIUN TENTANG 3 RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP 2 TAHUN 2020

PRN MADIUN |Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Madiun tentang 3 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahap 2 tahun 2020 dilaksanakan di gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun Senin 21/9/2020.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dihadiri oleh Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, pejabat OPD lingkup Pemerintah Kota Madiun. Penyampaian nota penjelasan 3 Raperda ini disampaikan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Madiun Hari Santoso, adapun 3 Raperda tesebut adalah raperda tentang.

1.Raperda tentang Penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi.Raperda ini merupakan Raperda baru yang disusun sebagai pedoman bagi Pemarintah Daerah dalam rangka pengaturan,pembinaan,dan pengawasan terhadap  kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan, guna tercapainya ketahanan pangan, yakni kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pangan merupakan Hak Asasi Manusia hal yang paling penting dan strategis oleh karena itu Penyelenggara Ketahanan Pangan di Daerah ditujukan untuk. a.meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri. b.menyadiakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat. c.mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai drngan kebutuhan masyarakat. d.mempernudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. f.meningkatkan kesejahtraan bagi petani, nelayan/pebudi daya ikan dan pelaku usaha pangan dan. g.melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah.

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Raperda tentang penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi adalah: a.perencanaan. b.ketersediaan pangan. c.cadangan pangan daerah. d.keterjangkauan pangan. e.konsumsi pangan. f.Sistem Informasi Pangan dan Gizi. g.mutu dan gizi pangan. h.peran serta masyarakat dan. i.Dewan Ketahanan Pangan Kota.

Diharapkan dengan adanya Raperda tentang Penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi srbagai landasan Hukum bagi penyelenggara pangan yang menjamin keberlangsungan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, serta mampu menjawab kebutuhan pemenuhan Petaturan Daerah Kota Madiun dalam nempersiapkan ketahanan pangan.

2.Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi  Kreatif.Latar belakang disusunya Raperda ini didasarkan pada fakta empiris bahwa terdapat peningkatan Pelaku dan Jenis Usaha pada sektor Ekonomi Kreatif di Kota Madiun.Selaras dengan apa yang disampaikan Walikota Madiun saat nembuka kegiatan Musrembang RKPD Tahun 2021 bahwa semua konsep pembangunan di Tahun Anggaran 2021 harus mendukung potensi pariwisata dan ekonomi daerah yang saat ini sedang dikembangkan. Ekonomi Kreatif memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja,sayangnya ekonomi  kreatif yang ada di Kota Madiun belum dikembangkan secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif secara sistimatis; terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan pengarusutaman ekonomi kreatif dalam rencana Pembangunan Daerah melalui pengembangan ekosistim ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakse, dan terlindungi secara hukum.

Maka Pemerintah Kota Madiun berupaya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengikuti program perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan kesejahtraanya. Dalam pelaksaannya pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif oleh karena demikian pentingnya, maka perlu untuk segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Madiun agar kendala perlindungan dan prngembangan ekonomi kreatif dapat segera teratasi.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a.medorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesui dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat dan perubahan lingkungan perekonomian global. b.menyejahtrakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. c.menciptakan ekosistim kreatif yang berdaya saing global. d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal. e.mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. f.melindungi hasil kreatifitas pelaku ekonomi, dan. g.mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a.sektor industri kreatif. b.perlindungan ekonomi kreatif.                                      c.pebgembangan ekosistem ekonomi kreatif. d.pelaksanaan dan koirdinasi pengembangan ekonomi kreatif. e.kemitraan dan jaringan usaha. f.pengawasan, monitoring, dan evaluasi, g.pembinaan.

3.Raperda tentang Jasa Konstruksi.Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggara jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekinomian daerah.

Landasan yuridis Raperda tentang Jasa Kontruksi ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dimana dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menjalan urusan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).

Saat ini Kota Madiun memiliki Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 26 Tahun 2018,namun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Berusahsa Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri PUTR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perzinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional, bahwa sistem perijinan saat ini harus dilaksanakan dengan OSS (Online Single Submission) yaitu sistem perijinan yang terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan telah atas peraturan tersebut,mengharuskan adanya perubahan pada lebih dari 50% substansi materi  Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perds Nomor 26 Tahun 2018,sehingga Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini nantinya mencabut Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 26 Tahun 2018. Adapun maksud diajukanya Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam nengatur usaha jasa konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Sedangkan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tebtang Jass Kobstruksi adalah;                a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antars pengguna jasa dan penyedia jasa dalsm menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan meciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. e.menjamin tata kelola penyelenggara jasa konstruksi yang baik,dan. f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggara Jasa Konstruksi.

Ruang Lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi meliputi:               a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah. c.penertiban izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dan.                               d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan tiga raperda ini menurut kami penting apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tujuanya untuk memberikan perlindungan bagi pelaku pelaku usaha di tiga bidang tersebut, serta meningkatkan ketahanan pangan di Kota Madiun, Andi Raya menambahkan sebelum menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Madiun DPRD telah mengadakan uji publik terhadap raperda tersebut pekan lalu, mereka menampung keluh kesah dan masukan dari para pelaku usaha di tiga bidang tersebut harapanya ketika disahkan nanti tiga raperda tersebut benar benar mampu melindungi kebutuhan dan hak masyarakat.

Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta jasa konstruksi merupakan bagian dari lima raperda yang diusulkan oleh DPRD untuk Tahun 2020, kami lihat urgensinya cukup serius di 2020 ini,harapanya bisa segera disahkan dan mampu membantu meningkatkan kesejahtraan masyarakat, jelas Andi Raya. (Toni)

Tags : MadiunRaperda Pemerintahan

Leave a Response