PRN MADIUN | Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Yang Didahului Dengan Penyampaian Pandangan Umum Dan Sekaligus Pendapat fraksi fraksi DPRD Kota Madiun Atas 3 Raperda DPRD Kota Madiun Tahun 2020 dilaksnakan di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rapat Paripurna dipimpin langsung olek Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dan dihadiri oleh Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Forkopimda, pejabat OPD lingkup Pemerintah Kota Madiun, dan anggota DPRD Kota Madiun, Kamis 8/10/2020.
Pemerintah Kota Madiun bakal memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru Raperda terkait perubahan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah resmi disahkan SOTK baru itu rencananya bakal mulai diterapkan tahun 2021. Walikota Madiun Maidi mengatakan untuk membawa kesempurnaan pembangunan dan mengejar terwujudnya kesejahtraan masyarakat,aturan yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang harus juga diubah salah satunya aturan terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah yang hari ini sudah kita sepakati bersama.
Dalam SOTK baru tersebut terdapat perubahan nomenklatur sejumlah OPD, terdapat OPD yang berkurang tupoksinya namun sebaliknya ada yang ditambah seperti urusan koperasi dan usaha mikro di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bakal menjadi urusan di Dinas Tenaga Kerja. Begitu juga dengan sejumlah OPD lain Walikota menyebut perubahan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi saat ini. Kalau tidak kita ubah pembangunan bisa terhambat karena terbelenggu aturan artinya tujuan kita bersama untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat juga terhambat, imbuh Walikota Maidi.
OPD tidak perlu ragu lagi dalam melangkah dengan adanya aturan sebagai payung hukumnya,jjadi pembangunan bisa lebih dipercepat kesejahtraan segera terwujud,jelasnya sembari mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah membahas Raperda sesuai jadwal. Seluruh Fraksi di DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui Ketiga Raperda tersebut untuk diundangkan menjadi Perda bahkan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono selaku perwakilan fraksi fraksi yang membacakan pandangan umum fraksi tersebut meminta Raperda untuk disosialisasikan dan perlunya segera diterbitkan Perwal.
Terdapat Tiga Raperda yang didok selain Raperda tentang perubahan Perda Nomor 3/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ada juga Raperda tentang Penyertaan Modal PDAM Tirta Taman Sari dan Raperda Kota Madiun tentang Pengarustaman Gender, dua Raperda itu juga mengemuka juga melihat kondisi saat ini selain itu Raperda penyertaan modal di PDAM dirasa perlu untuk pengembangan usaha di perusahaan daerah tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menjelaskan Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, perubahan tersebut didasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas perda tersebut diharapkan sesuai dengan prisip penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi.
Kita sesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 karena semua berubah termasuk nama dinas, nama badan, semua disesuaikakan juga klasifikasi type berdasarkan Permendagri Nomor 90. Terkait tiga Raperda tersebut semua penting yang prioritas adalah susunan perangkat daerah karena itu kita gunakan acuan sesuai Permendagri Nomor 90 untuk Tahun 2021, ujar Andi Raya. (toni)
