PRN MOJOKERTO | Guna mengoptimalkan pendapatan daerah Kota Mojokerto serta mencegah terjadinya kebocoran pajak, Pemerintah Kota Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box bagi para pelaku usaha. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitsari tersebut, turut menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/10).
Bertempat di Hallroom Graha Mojokerto Servis City (GMSC), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitsari menjelaskan bahwa pemasangan tapping box bagi pelaku usaha guna memudahkan pengusaha dalam menjalankan kewajibannya saat membayar pajak daerah. Sekaligus, mampu mencegah kebocoran pajak bagi pemerintah daerah.
“Tapping Box menjadi wujud nyata Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yang merupakan indikator kesuksesan program pemberantasan korupsi. Karena setiap transaksi yang dilakukan pada alat tersebut secara elektronik, akan tersinkronisasi dengan sistem pendapatan daerah di kantor BPPKA,” jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.
Sebagaimana diketahui, visi Kota Mojokerto lanjut Ning Ita, adalah terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Dimana, pada misi yang ketujuh yaitu, mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Ada dua sasaran, yang pertama meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Dan yang kedua, terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah. Sedangkan sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,” urai wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini.
Sehubungan dengan optimalisasi pajak daerah, Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Perwali No 15 Tahun 2020 tentang sistem elektronik pajak daerah. Diharapkan, nantinya pelaku usaha khususnya wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dapat melaksanakan ketentuan terkait kewajiban pajak daerah dalam hal penggunaan alat perekam transaksi pajak (tapping box ) di setiap tempat usaha.
“Ini, merupakan wujud nyata dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah yang merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi. Maka pemerintah daerah bekerja sama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI dalam program monitoring centre prevention (MCP) melakukan pemantauan atas penggunaan alat perekam transaksi pajak daerah (tapping box),” tegasnya.
Selain itu, Ning Ita juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang menjadi pelaku usaha atau UMKM agar bersinergi dengan pemerintah daerah dengan cara berkenan menggunakan tapping box di setiap tempat usaha yang dijalankan. Dengan adanya pemasangan tapping box sebagai perekam transaksi pajak daerah Kota Mojokerto, diharapkan dapat berguna secara efisien, akuntabel, dan transparansi untuk kedepannya.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Lili Pintauli Siregar menambahkan, sejak tahun 2016 KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Unit Koordinasi Supervisi telah mengembangkan Sistem Monitoring Centre for prevention (MCP) sebagai alat serta upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, ada dua poin dalam mewujudkannya, menerapkan penerimaan pajak berbasis teknologi serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap pembayaran wajib pungut pajak seperti, hotel, tempat makan, parkir dan lain-lain.
“Di Kota Mojokerto, kami telah memasang sedikitnya 70 alat untuk pelaku usaha. Dimana, melalui alat tapping box dapat mendorong wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga, pengusaha atau pelaku usaha akan lebih tertib dalam membayar pajak yang telah dipungut dari konsumen. Sehingga nantinya, pendataan pendapatan daerah dari pajak akan tersampaikan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sosialisasi ini, selain diselenggarakan di Ballroom GMSC juga digelar di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Mojokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto, Pimpinan DPRD dan seluruh anggota fraksi, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Whab)
