PRN KEDIRI | Dinas perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan teguran keras kepada PT. Mangli Dian Perkasa perihal rekomendasi teknis normalisasi fungsi lahan di dusun Mangli, desa puncu, kecamatan Mangli, kabupaten Kediri. Teguran melalui surat telah dilayangkan pada tanggal 28 februari 2020. Tak hiraukan, hingga kini pengusaha tetap beraktifitas normal.
Salah satu isi teguran keras yang menjadi sorotan adalah perintah agar PT. MANGLI menghentikan kegiatan eksploitasi bahan galian kelas III (Pasir) di lahan perkebunan. Seperti diketahui bahwa kawasan Mangli merupakan jalur aliran lahar erupsi gunung Kelud.
Dengan dalih normalisasi, aktifitas ekploitasi tak terkendali dilakukan oleh PT. MANGLI melampaui perusahaan tambang. Kondisi memprihatinkan seperti ini mendorong LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) bergerak. Berbekal kuasa dari masyarakat, Senin 19/10/2020 JRPK mendatangi Dinas Perkebunan Provinsi Jatim.
Ditemui oleh Djoni Meidialak Sito selaku kepala seksi pengembangan usaha dan pemasaran, Eko perwakilan dari LSM menyampaikan beberapa hal dan mempertanyakan sikap pemerintah terkait tindakan PT. Mangli Dian Perkasa.
Eko menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PT. Mangli adalah aktifitas pertambangan ilegal. Pasalnya HGU yang dipegang adalah perkebunan. Terjadi tindakan pelanggaran hukum dalam aktifitas ini.
“Jika hal ini terus dilakukan, maka kewajiban negara harus hadir dalam mencabut HGU” tambah Eko mendesak dinas perkebunan.
Menanggapi hal ini, Djoni menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan berupa teguran kepada perusahaan binaan mereka ini.
“Nanti akan kita tegur lagi”, ungkap kepala bidang usaha di dinas perkebunan ini.
Lebih lanjut Djoni menyarankan LSM untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait usulan pencabutan HGU.
Selain permasalahan hukum, aktivis LSM ini juga menyampaikan keprihatinan terkait isu Ekologi. Hasil penelusuran dilapangan ditemui bahwa pengerukan lahan dengan menggunakan alat berat telah mencapai kedalaman lebih dari 15 meter. Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa ada tiga titik koordinat pengerukan alat berat yang begitu masif di area HGU perkebunan.
Terkait informasi ini, pihak dinas perkebunan prov. Jatim mengakui bahwa mereka baru mengetahuinya. Untuk menindaklanjuti informasi ini, pihak pemerintah melalui dinas akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan.
“Kami baru tahu tentang ini, kami akan segera memanggil perusahaan binaan ini”, ungkap Djoni kepada perwakilan LSM.
Sampai berita ini dirilis (selasa, 20/10/2020), aktifitas pertambangan di lahan HGU PT. Mangli Dian Perkasa masih tetap berlangsung masif. Teguran dinas perkebunan seperti hiasan bagi pengusaha. Wibawah pemerintah dipertaruhkan di bumi Mangli-Kediri. Samsul/Samosir)
