By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN
OPINI

KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN

Redaksi
Last updated: 1 Desember 2020 7:13 pm
Redaksi
Published: 1 Desember 2020
Share
SHARE

 

Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Uundang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disingkat UU No. 42 Thn 1999 rumusan Pasal 4 dikatakan bahwa; Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Thn 1999 tersebut tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa; Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada pasal 4 dengan jelas dikatakn bahwa fidusia merupakan jaminan ikutan, oleh karenanya berhubung suatu jaminan ikutan maka sudah semestinya terdapat perjanjian pokok yang kemudian akan menjadi induk dari pada jaminan fidusia tersebut. Sebut saja misalnya perjanjian pokok tentang utang piutang niscaya perjanjian fidusianya dapat menjadi sebuah perjanjian ikutan terhadap perjanjian utang piutang tersebut.

Dengan kata lain sebuah perjanjian fidusia lahir untuk mengikuti perjanjian induk yang telah ada sebelumnya. Jika secara faktual ada perjanjian fidusia tetapi tidak ada perjanjian induk maka menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Thn 1999 tentang Fidusia tersebut tidak dapat digunakan atau lahir sebagai jaminan pelunasan agunan. Atau secara faktual tidak ada tanggungan yang harus dilunasi bagaimana mungkin lahir sebuah jaminan fidusia.

Suatu pembebanan benda misalnya, dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris maka pembuatan akta jaminan fidusia tersebut dikenakan biaya yang besarnya telah diatur. Peraturan tentanmg hal tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan utang piutang maka tidak lepasa adanya keterlibatan debitur mengingat debitur itu sendiri merupakan pihak yang mempunyai utang. Kena apa demikian, jawabnya adalah karena adanya perjanjian atau adanya undang-undang sehingga barang yang merupakan obyek fidusia berada kepada penguasaan debitur. Hal tersebutlah yang kemudian telah diatur sebagai penjelasan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 42 Thn. 1999 Tentang fidusia. Pasal 1 angka (1) tersebut adalah berbunyi sebagai berikut;

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebagai obyek fidusia lebih lanjut hal tersebut diatur Pasal 20 dalam undang-undang tersebut diatas bahwa penguasaannya tetap berada pada pemilik benda tersebut. Bunyi Pasal 20 UU No. 42 Thn. 1999 Tentang Fidusia adalah sebabagai berikut:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Tentang terjadi human error misalnya ingkar perjanjian, hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dalam Undang-undang fidusia No. 42 Thn 1999 yang berbunyi; Apabila debitur cedera janji, maka menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Thn 1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun demikian tetap memperhatikan UUD NRI 1945 yang sepertinya ada ketidak singkronan atau berlawanan, hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak hukum. Sehingga selayaknyalah UU No. 42 Thn 1999 perlu kiranya diatur secara khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia melalui institusi parate eksekusi.

You Might Also Like

KAI Daop 8 Surabaya Obtomalkan Momentum Arus Balik, Tiket Promo Masih Tersedia
BPS Jatim Gelar Potong Tumpeng dan Penyerahan Trophy Kepada Insan Statistik Teladan selesai upacara HUT 17 Agustus 2023 Kemerdekaan ke 78
Pengamat Kebijakan Publik Dan Pembangunan Angkat Bicara Terkait Proyek Perbaikan Pagar BPKAD Banyuwangi
Peringati Hari Pahlawan, KAI Hadirkan Diskon 25 Persen Tiket KA
Fasilitasi Pencari Kerja, UHW Perbanas Surabaya Kembali Akan Gelar Job Fair
TAGGED:Perjanjian IkutanSurabaya
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
Uncategorized

Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026

Redaksi
By Redaksi
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?