26 C
Mojokerto
BerandaOPINIMENYIKAPI PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2017 Tentang KOMITE SEKOLAH DAN KEBIJAKAN...

MENYIKAPI PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2017 Tentang KOMITE SEKOLAH DAN KEBIJAKAN SABER PUNGLI

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Dosen FH Uniyos dan Penasehat Hukum Pena Rakyat News

Akhir-akhir ini marak  pemberitaan di media massa tentang pungutan sekolah terhadap muridnya walaupun keadaan pandemi ini banyak orang tua siswa yang masih kesulitan ekonomi karena memang keadaan ekonomi di Indonesia bahkan di seluruh dunia belum Kembali ke posisi sebelum covid-19 merebak di dunia

Maraknya Kasus Ott Pungli Di Sekolah

Sumber kajian ini diambil dari Bimtek penguatan karakter untuk kepala sekolah se kota Malang pada tanggal 25 April 2017 oleh auditor madya Kemendikbud RI.

    1.  ( merdeka.com), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Mataram, ditahan Polda NTB dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) kegiatan persiapan UNBK.
    2. (news.detik.com) Oknum kepsek dan guru di Jayapura tertangkap basah melakukan praktik pungli kepada siswa di sekolah negeri.
    3. (makasar.tribunnews.com), Kepala SMAN 5 Makassar Ditahan di Lapas Klas 1 Makassar ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pungli di sekolah.

Latar Belakang Revitalisasi Komite Sekolah

  1. Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah tidak relevan karena tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (masih berdasarkan UU Sisdiknas sebelumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang telah dicabut) dan PP No. 17 Thn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu contoh norma yang sudah tidak relevan adalah komponen keanggotaan Komite Sekolah masih memasukkan unsur Guru dari sekolah yang bersangkutan.
  2. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Sekolah
  3. Menghindari praktik pungli (pungutan liar) baik yang dilakukan Sekolah maupun Komite Sekolah
  4. Melindungi masyarakat yang kurang mampu
  5. Perlunya transparansi alokasi anggaran dari Pemda/Pemerintah Pusat kepada sekolah dan akuntablitas pertanggungjawaban penggalangan dana oleh Komite Sekolah.
  6. Tujuan: Revitalisasi Komite Sekolah dengan Prinsip Gotong Royong

Fungsi Dan Tugas Komite Sekolah (Pasal 2 & 3)

  1. Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan.
  2. Tugas Komite Sekolah
  3. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  • Kebijakan dan program Sekolah;
  • RAPBS/RKAS;
  • Kriteria kinerja Sekolah;
  • Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
  • Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
  1. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif
  2. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah
  3. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas kinerja Sekolah
  4. Dalam 1 Sekolah: melalui rapat orangtua/wali, dimusyawarahkan dan/atau melalui voting. Ditetapkan oleh Kepala Sekolah (Sesuai dengan PP No,17 Thn 2010)
  5. Komite Sekolah Gabungan: bagi Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dgn Sekolah Lain. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai Ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki siswa paling banyak
  6. Masa Jabatan: 3 tahun, dapat dipilih kembali 1x

Mekanisme Penggalangan Dana (Pasal 10) Yang Harus Dilakukan Sekolah

  1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan (tertuang dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang BOS):
  2. RKAS memuat BOS
  3. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun
  4. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah
  5. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/ SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau yayasan untuk SD/SDLB/SMP/ SMPLB atau SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  6. Menentukan Kebutuhan Yang Telah Dan Tidak Dibiayai Oleh Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
  7. Komite Sekolah membuat proposal yang diketahui Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Bentuk proposal minimal berisi:
  8. Jenis kebutuhan yang tidak dapat dibiayai negara (yang telah diputuskan sebelumnya pada rapat Komite Sekolah dengan Sekolah yang disepakati oleh orangtua siswa)
  9. Besaran anggaran untuk pemenuhan Kebutuhan
  10. Rencana sumber penggalangan dana
  11. Rencana pelaksanaan (jangka waktu)
  12. Metode pemberian sumbangan/bantuan
  13. Narahubung/Contact Person

Mekanisme Penggalangan Dana (Pasal 10)

  1. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
  2. Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk:
  3. Menutupi kekurangan biaya Sekolah
  4. Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah
  5. Pengembangan Sarpras
  6. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan sewajarnya dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan (ATK, konsumsi rapat, transportasi).
  7. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapatkan persetujuan Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pemanfaatan dan pelaporan hasil penggalangan dana

Larangan untuk ks pasal 12

  1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah
  2. Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa
  3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa
  4. Mencederai integritas seleksi pada PPDB
  5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas
  6. Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan
  7. Memanfaatkan asset Sekolah untuk – kepentingan pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah
  8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah
  9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan & tusi KS

(Pasal 13) Mekanisme Laporan KS

Komite Sekolah menyampaikan laporan kepada orgtua/wali siswa, masyarakat, dan Kepsek melalui pertemuan berkala paling sedikit 1x dalam 1 semester.

Laporan KS terdiri dari:

  1. Laporan kegiatan KS (rutin dan berkala)
  2. Laporan hasil perolehan penggalangan dana (dibuat setiap melakukan penggalangan dana)

Ketentuan Peralihan

Pasal 14:

Ketentuan dalam Permendikbud ini harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 tahun sejak Permendikbud ditetapkan (30 Desember 2016).

  1. Maka, batas waktu penyesuaian Komite Sekolah diseluruh Sekolah terhadap Peraturan Menteri ini paling lambat 30 Desember 2017;
  2. Dinas Pendidikan wajib memastikan setiap Sekolah wajib memiliki Komite Sekolah; dan
  3. Sesuai dengan PP No. 17 Thn 2010, pembentukkan Komite Sekolah dapat menggunakan nomenklatur lain dengan pembentukan, struktur, tugas, dan fungsi yang sama dengan Komite Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penutup Dan Tindak Lanjut

  1. Sumbangan, bantuan, dan DAK Fisik tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terdapat Komite Sekolah.
  2. Pemerintah Daerah membuat aturan tentang batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dipungut dan yang tidak dapat dipungut melainkan dengan sumbangan/bantuan.
  3. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
  4. Regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah mengakomodir antara lain: prinsip tidak memungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
  5. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang telah melaksanakan penggalangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak terkena Tim Saber Pungli maupun penegak hukum lainnya.

TANTANGAN REVITALISASI KOMITE SEKOLAH

  1. Keterlibatan aktif peran anggota KS dan Orang tua/wali
  2. Peran Dinas Pendidikan untuk:
  3. Memastikan adanya Komite Sekolah ada di setiap Sekolah.
  4. mencegah adanya Pungli berkedok sumbangan dan memberatkan orang tua.
  5. melakukan pengawasan pada saat memasuki tahun ajaran baru (mulai bulan 5-7) agar jangan ada pungutan oleh sekolah dan sumbangan oleh KS kepada org tua/wali
  6. Bagi daerah yang belum menetapkan Wajib Belajar 12 Tahun maka sebaiknya Perda yang mengatur penetapan APBS (Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah) untuk menetapkan iuran wajib (pungutan) oleh Sekolah, dengan mengatur antara lain :
  7. APBS ditetapkan sebelum Tahun Ajaran Baru;
  8. disusun oleh Sekolah dan KS dengan wajib memetakan kemampuan wali siswa untuk SMA/SMK
  9. APBS harus disetujui DISDIK dan ada waktu bagi DISDIK untuk mencermati bahwa APBS tersebut tidak membebani orang tua/wali siswa.
  10. APBS wajib disosialisasikan kepada seluruh orang tua/wali siswa.

DASAR HUKUM SABER PUNGLI

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah
  4. Keputusan Mendikbud No. 317/P/2016 tentang Unit Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kemendikbud
  5. Keputusan Irjen Kemendikbud No. 1257 Thn 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Berpungli di Lingkungan Kemendikbud.

STRATEGI CEGAH & BERANTAS PUNGLI

Strategi Pre Emtif (Pembinaan)

  1. Membangun budaya anti pungli baik masy, aparatur maupun pengusaha
  2. Menigkatkan sosialisasi kepada masy dlm gerakan nasional pemberantasan pungli, pemda bebas dari pungli

Strategi pencegahan

  1. Melaksanakan pemetaan rawan pungli di setiap k/l & pemda
  2. Mengoptimalkan fungsi sat was internal baik was melekat was fungsional intern dgn jadwal & prioritas yg terarah
  3. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yg prima berbasis teknologi & informasi strategi represif (penegakan hukum)
  4. Menindak tegas thdp oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri, masy yg terlibat dlm pungutan liar sesuai ketentuan per uu yg berlaku

Faktor penyebab seseorang melakukan pungli

  1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang;
  2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang;
  3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan;
  4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang berjalan terus menerus sebagai hal biasa;
  5. Terbatasnya sumber daya manusia;
  6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan
  7. Sektor Pelayanan Publik Yg Rawan Pungli

(Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri)

  1. Sektor perizinan;
  2. Sektor pendidikan;
  3. Hibah dan bantuan sosial (bansos);
  4. Kepegawaian;
  5. Dana desa;
  6. Pengadaan barang dan jasa serta;

Sektor perizinan dan hibah bantuan sosial yang paling rawan pungli karena langsung bersentuhan dengan publik. Di seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah diharuskan untuk membentuk Tim Pemberantasan Pungli. (amanah dari Presiden R.I. Joko Widodo)

Kewenangan Apip Dalam Menyikapi Penyimpangan

Pasal 385 UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  1. Pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan diperiksa oleh APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum;
  2. Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan APIP;
  3. Penyimpangan administrasi diserahkan kepada APIP, penyimpangan pidana diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Mengacu pada SK Mendikbud dan SK Irjen dapat menggunakan kegiatan :

  1. Audit
  2. Fact Finding
  3. Monitoring
  4. Pendampingan
  5. Fasilitasi
  6. Sidak dan Kunker
  7. Forum Diskusi Terpimpin (FDT) dan
  8. Pengawasan lainnya
- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya