By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Kajian Hukum Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Harus Berdasarkan Minimum Dua Permulaan Alat Bukti Yang Cukup.
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Kajian Hukum Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Harus Berdasarkan Minimum Dua Permulaan Alat Bukti Yang Cukup.
OPINI

Kajian Hukum Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Harus Berdasarkan Minimum Dua Permulaan Alat Bukti Yang Cukup.

Redaksi
Last updated: 11 Mei 2021 9:09 pm
Redaksi
Published: 11 Mei 2021
Share
SHARE

Oleh Ujang Kosasih.S.H Div LPK-RI & YAPERMA

Syarat Subyektif dan Syarat objektif dalam penahanan

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
  2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang- undang hukum acara pidana
  5. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etk Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 perubahan peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2010 tentang tata cara pengolahan Barang Bukt di lingkungan POLRI

PERATURAN KAPOLRI NO.8 THN 2009 PASAL 11

Pada Perkap 8/2009, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

  • Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
  • Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  • Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  • Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
  • korupsi dan menerima suap;
  • menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
  • penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporalpunishment);
  • Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
  • Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
  • Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

PERATURAN KAPOLRI NO: 8 THN 2009 PASAL 13

Dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2009 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

  • Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis atau seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
  • Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
  • Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
  • Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laboran hasil penyelidikan;
  • Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
  • Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang

Berdasarkan uraian tersebut diatas apabila saudara menemukan kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai praturan dan undang-undang bahkan menggunakan kesewenang-wenangan maka saudara harus mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati   dan   berujukan   pada   Hukum    Internasional    yang    telah   menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka
  2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

You Might Also Like

Asas-Asas Dasar Dalam Hukum Administrasi Negara
Partai Golkar Gelar Munaslub Dalam Rangka Pergantian Ketua Umum
Dalam 1 Bulan, Total Penyelundupan 148 KG Narkoba Jenis Sabu di Gagalkan Polres Metro Jakarta barat
Hari Jadi ke-73 Polwan RI, Kapolri: Jadilah Srikandi Polri yang Membawa Harum Nama Institusi
“Ayo…” Ramaikan Lebaran Betawi Dengan Delapan Ikon Budaya Khasnya
TAGGED:Alat BuktiJakarta
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Redaksi
By Redaksi
18 November 2026
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?