PRN BOJONEGORO| Sekdes Desa Kapas, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro menyampaikan penjelasan Laporan Pertangung Jawaban 70 juta untuk Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar desa/pasar Hewan anggaran 2020. Rabu (9/6/2021).
Menindaklajuti pemberitaan PRN terkait serapan anggaran 70 juta untuk Pasar Desa/hewan di Desa Kapas, hari rabu (9/6/2020), awak media mendatangi kantor desa Kapas, Bojonegoro. Meski masih jam dinas dan tidak ada jadwal dinas keluar, Kepala Desa, Ipung tidak ada di ruang kerjanya.
“Walaupun ada janji dengan tamu, sering ditinggal keluar,” kata salah seorang staf desa menjelaskan kalau kades tidak ada di tempat.
Walau demikian, Harjar, Sekertaris Desa dan Kaur Kesra melayani konfirmasi lanjutan dari awak media. Beberapa penjelasan yang mengejutkan disampaikan kepada PRN.
Kaur Kesra Tidak Dilibatkan Dalam Perencanaan Pembangunan
Tidak dilibatkannya Kaur Pembangunan, atau Kaur Kesra disampaikan langsung oleh Sri Fatimah. Hal ini juga ditegaskan oleh Sekdes kepada awak media saat wawancara di ruang kerja Kades.
Kepada awak media, Kaur Kesra mengakui bahwa anggaran 70 juta untuk pembangunan dan pemeliharaan pasar desa, dirinya tidak dilibatkan. Lebih lanjut disampaikan bahwa semua proses mulai dari perencanaan, palaksanaan hingga pertanggung jawaban dilakukan oleh kepala pasar dan kepala desa.
“Meski saya ini Kaur Kesra tapi ya kerjanya ngurusin kerjaan perempuan seperti PKK dan Posyandu,” kata Siti Fatima Pada awak media.
Ketika dikonfirmasi terkait tupoksi mulai dari hilir perencanaan pembangunan desa hingga hulu pembuatan laporan, Kaur Kesra mengakui bahwa Seyogyanya memang tugasnya.
“Tapi ya apa pak, kalau ngak dilibatkan masak mau maksa,” kata Fatima.
Dominasi Kepala Desa dan kepala Pasar dalam pengaturan anggaran tampaknya cukup terbukti. Paska pemberitaan PRN, pimpinan Redaksi beberapa kali dihubungi kepala pasar.
Meski tidak ada hubungan dengan pemberitaan dan hanya merupakan perangkat desa, dominasi kepala pasar tampaknya begitu besar bahkan melebihi kepala desa yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat.
“tolong untuk klarifikasi berita, saya mohon untuk datang di baledesa kapas, besok jam 10.🙏🙏 saya kepala pasar yg bertanggung jawab, klau berita itu salah,” demikian kutipan chat Kepala Pasar Kapas.
Pengerjaan Proyek Pasar Telah Dikerjakan Sebelum Anggaran 70 Juta Ditetapkan
Kepada awak media, Sekdes mengakui bahwa pemerintah desa melakukan kesalahan pengelolaan. Pasalnya, anggaran 70 juta dalam LPJ tahun 2020, terpaksa dianggarkan meski pengerjaan telah dilakukan sebelum perencanaan.
Lagi-lagi penjelasan Sekertaris desa bermuara ke Kepala Pasar. Menurut keterangannya, jenis-jenis pengerjaan dalam penyerapan anggaran sebesar 70 juta tersebut berkaitan dengan pemeliharaan.
“Antara delapan atau sembilan item kalau ngak salah pak,” kata ibu Carik.
Pemeliharaan tersebut salah satunya pembenahan got/gorong-gorong yang ada di pasar. Kepada awak media, Sekdes menyampaikan bahwa beberapa pembenahan tersebut sudah dikerjakan oleh Polo Pasar bahkan sebelum tahun anggaran.
Foto: Profil WA Polo Pasar
Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah desa tidak dapat berbuat banyak selain dari harus menganggarkan di tahun anggaran 2020.
“Ya mau ngak mau kan memang sudah dikerjakan polo, sini ya terpaksa nganggarkan,” kata Sekdes.
Dalam keterangan Sekdes, dijelaskan bahwa seharusnya memang mekanismenya tidak seperti itu. Dalam pemeriksaan reguler dari inspektorat, sekdes mengakui bahwa telah terjadi kesalahan pengelolaan.
Terkait permasalahan ini, Pengamat kebijakan Publik, Samsul S.H. berkomentar. Bila memang hal ini benar adanya, maka patut diduga kepala Desa sebagai penanggung jawab anggaran desa telah melakukan malladministrasi bahkan penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut Samsul menyarankan agar temuan ini dapat diteruskan ke aparat penegak hukum, sehingga penyalahgunaan keuangan negara dapat diminimalis.
(Arengga/tim).
