PRN Sumenep | Pelabuhan Kalianget-Gersikputih atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang berlokasi di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, diduga tidak mengantongi izin dan terlibat permainan oknum pejabat.
Pasalnya, berdasarkan keterangan dari Ketua Lembaga KPK Markas wilayah Sumenep, Sarkawi yang mewakili aspirasi masyarakat Kalianget menjelaskan bahwa pelabuhan TUKS tersebut dulunya adalah sebuah pantai) laut yang dijadikan tempat mencari ikan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, kini sudah dijadikan IV TUKS sebagai tempat bongkar muat barang kapal rakyat kepulauan tanpa adanya pengawasan dari petugas berwajib dan cenderung juga dijadikan sebagai tempat pengiriman barang ilegal.
“Kami menduga, ini ada permainan dan persengkongkolan dari oknum pejabat pemerintah, sehingga sejak tahun 2008 pelabuhan TUKS tersebut bisa dibangun yang sudah pernah menelan korban kebakaran perahu dan segala macam, hingga sampai saat ini masih dijadikan tempat bongkar muat barang,” tegas Ketua Lembaga KPK Sumenep, Rabu 09/06/2021.
Sedangkan pelabuhan rakyat di Kalianget yang dibangun oleh pemerintah malah tidak difungsikan dan dibiarkan mangkrak begitu saja, sedangkan anggaran yang digunakan untuk bangunan pelabuhan rakyat tersebut sudah menghabiskan uang negara miliaran rupiah.
“Pelabuhan rakyat tersebut dibangun oleh pemerintah, malah dibiarkan mangkrak begitu saja. Persoalan IV pelabuhan TUKS tersebut pada tahun 2017 sudah pernah disanding di DPRD Sumenep bagian Komisi III, dan menegor keras pemilik IV pelabuhan tersebut untuk segera melengkapi ijin, tapi sampai saat ini belum juga ada tindakan,” kesal Sarkawi.
Kini persoalan TUKS, DPRD Kabupaten Sumenep melalui Komisi III telah mengadakan pertemuan dengan pihak KSOP, Pelindo III Kalianget, pihak LSM, serta sejumlah anggota dewan Komisi III. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh M. Ramzi, S.IP (Sekretaris Komisi III), yang digelar di ruang komisi III, Rabu 09/06/2021.
Saat diwawancarai oleh media, M. Ramzi, S.IP menyampaikan bahwa dengan adanya TUKS yang dijadikan tempat bersandar dan aktivitas bongkar muat barang tersebut semakin dibiarkan berdampak negatif kepada masyarakat sekitar.
“Dengan adanya TUKS tersebut ada dampak positif dan negatifnya pasti ada, yang merasa menguntungkan seperti pedagang yang akan menyebrangkan barang dagangannya, tapi bagi masyarakat Kalianget merasa dirugikan karena merasa terganggu,” ucap M. Ramzi, S.IP dengan ramah.
M. Ramzi, S.IP juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut mempertanyakan KSOP Kalianget mengambil penghasilan negara bukan pajak dari pembuatan untuk surat ijin berlayar pada perahu yang melakukan bongkar muat barang di TUKS yang diduga tidak resmi.
“Dari hal itu kami selaku wakil rakyat akan menfasilitasi pada pertemuan berikutnya untuk melibatkan Bappeda, KSOP, Pelindo Kalianget, Pelaku tambak, dan kalau diperlukan perhubungan juga akan dilibatkan,” imbuhnya.
Kepala KSOP Kalianget Supriyanto SH, MH, menanggapi tentang pemberian surat ijin berlayar tersebut hanya karena berdasarkan rasa kemanusiaan saja, tanpa berfikir dampak negatifnya kepada masyarakat dan negara, bila TUKS tersebut dijadikan tempat bongkar muat barang ilegal.
(Erf/Tim)
