27.8 C
Mojokerto
BerandaLAWAN KORUPSIDugaan Penyimpangan Dana Desa Kalimo'ok 2020, Inspektorat: "Pihak Media Kayaknya Tidak Boleh...

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kalimo’ok 2020, Inspektorat: “Pihak Media Kayaknya Tidak Boleh Tau”

PRN SUMENEP | Dugaan Penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 kisaran Rp. 400 JT untuk 4 lokasi pengaspalan jalan di Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang dilaporkan oleh BPD kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, sudah di lakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Sumenep pada tanggal 25/05/2021.

Untuk pemberitaan informasi publik, awak media PRN bersama media putra pena melakukan wawancara dan konfirmasi kepada Inspektorat Sumenep, terkait hasil monitoring dan isu putusan sangsi pengembalian uang sekitar Rp. 100 JT kepada pemerintah Desa Kalimo’ok.

Terkait sangsi pengembalian anggaran Rp. 100 JT, dibantah langsung oleh Inspektur Inspektorat Sumenep R. TITIK SURYATI,  SH, MH, bahwa belum ada laporan dari Tim kepadanya, dan dipastikan Bupati Sumenep masih belum memberikan putusan.

“Itu tidak benar, karena sampai saat ini dari Tim, masih belum ada laporan kepada saya, dan pihak Inspektorat Sumenep masih belum berkirim surat laporan kepada Bupati, terkait sangsi yang berhak memberikan putusan tersebut adalah bapak Bupati,” ujar Inspektur Inspektorat Sumenep saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Rabu 09/06/2021.

Saat ditanya hasil monitoring Tim Inspektorat saat kelapangan oleh awak media, apakah ditemukan penyimpangan sesuai laporan temuan masyarakat dan BPD Desa Kalimo’ok, R. Titik Suryati enggan memberikan jawaban pertanyaan wartawan yang dalam menjalankan tugas profesinya untuk informasi publik.

“Kalau hasil pemeriksaan Tim Inspektorat tidak boleh disampaikan kepada orang lain selain dari pihak pelapor, pihak media kayaknya tidak boleh tau mas,” ucapnya.

Sedangkan pihak pelapor dan masyarakat Kalimo’ok bertanya-tanya tentang informasi sangsi pengembalian uang tersebut yang sudah beredar di masyarakat, bahwa Inspektorat Sumenep sudah memberikan sangsi pengembalian anggaran tersebut.

“Masak sangsi yang diberikan cuma pengembalian anggaran sebesar kisaran Rp. 100 JT, apa tidak ada sangsi hukum atas perbuatannya,” tanya sejumlah masyarakat Kalimo’ok kepada media.

Sejumlah masyarakat Kalimo’ok merasa kecewa, bila benar isu sangsi cuma pengembalian anggaran saja.

“Enak jadi Kades ya, bila melakukan kecurangan dalam penggunaan DD bila dilaporkan hanya di sangsi pengembalian anggaran saja dan tidak ada sangsi hukum atas perbuatannya, bila persoalan ini tidak ada yang melaporkan pasti akan memperkaya diri sendiri, yang pastinya negara dan masyarakat yang dirugikan, terus kapan desa ini bisa maju,” ucap warga dengan wajah kecewa.

Menurut warga, penyimpangan tersebut ditemukan jumlah aspal yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah drum yang dicantumkan pada RAB dalam APBDES tahun 2020 dan pembelian bahan material tersebut dibeli sendiri oleh Kades Kalimo’ok, serta jumlah hari pekerjaan tidak sesuai di RAB, dan ada Mark up anggaran.

Terkait permasalahan ini, praktisi hukum Samsul S.H., berpendapat. Menurutnya, pengembalian kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi tidak meniadakan peristiwa pidananya.

“Seharusnya proses hukum atas dugaan peristiwa pidana tersebut harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” kata Samsul.

Lebih lanjut disampaikan bahwa terkait keterbukaan informasi Publik, Samsul berkomentar bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan transparan, negara telah mengatur dalam undang-undang.

“Silahkan dirujuk Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 di situ sudah jelas dasar dan tujuannya,” kata Samsul kepada awak Media.

Perlu diketahui bahwa UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pertimbangan:

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

(ERFANDI)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya