27.8 C
Mojokerto
BerandaKABAR JATIM'Pura-Pura atau Nutupi Sesuatu' Kabid DPMPTSP Sumenep Menanyakan Kapasitas Wartawan

‘Pura-Pura atau Nutupi Sesuatu’ Kabid DPMPTSP Sumenep Menanyakan Kapasitas Wartawan

PRN SUMENEP | Sungguh sangat disayangkan sikap seorang Kepala Bidang (Kabid) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep yang digaji dari uang rakyat, bersikap kurang santun terhadap 2 Wartawan yang sedang melakukan tugas profesinya, Senin 19/07/2021.

Tatik Kabid Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP Sumenep, terkesan tidak paham tugas wartawan/media yang dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum, malah dengan nada keras dan sikap kurang menyenangkan menanyakan kapasitas dan kontribusi Wartawan/media, disaat melakukan konfirmasi terkait surat edaran Himbauan Sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) yang terkesan pilah-pilih, di ruang tunggu DPMPTSP Sumenep.

“Kami ini hanya menjalankan tugas perintah dari pimpinan, terus kapasitas Wartawan dan kontribusinya dengan surat himbauan ini apa? Saya paham maksud tujuan bapak dalam situasi seperti ini jangan pancing pancing pertanyaan yang bukan bukan,” ucap Tatik dengan raut wajah kurang bersahabat kepada wartawan.

Sikap oknum seorang Kabid tersebut yang membuat masyarakat gejolak dan tidak percaya dengan pemerintah, karena dikotori dengan ulah segelintir oknum pejabat yang kurang baik. Sedangkan kedatangan sejumlah wartawan hanya melakukan konfirmasi dan menanyakan apakah perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Sumenep juga diberikan surat himbauan Work From Home (WFH).

Seharusnya seorang Kabid bersikap baik kepada siapapun, melalui media/wartawan pejabat pemerintah bisa memberikan saran terbaik dan edukasi kepada masyarakat agar bisa menerima atau memahami dengan keadaan yang terjadi karena dampak Covid-19 ini melalui pemberitaan, bukan malah bersikap sombong dan mengaduh argumen yang melukai perasaan profesi wartawan.

Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Jadi kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know) dari masyarakat yang notabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (obligation to fulfil), bukan malah bersikap sok seorang Kabid dengan sikap kesombongannya menanyakan kapasitas Wartawan.

Berdasarkan hasil investigasi Igusty/Agus (Pimpinan media Mitrabangsa) mengatakan bahwa surat himbauan tersebut hanya diberikan kepada pengusaha kecil saja seperti; dealer, sorum, toko baju dan toko mas, sedangkan perusahaan rokok gudang garam yang pasti sudah menimbulkan kerumunan tidak di berikan surat himbauan untuk Work From Home (WFH).

“Kami ke DPMPTSP, selain melakukan konfirmasi juga ingin menyampaikan aspirasi keluhan masyarakat, bahwa dengan adanya surat himbauan tersebut banyak karyawan dirumahkan karena sorum dan dealer tempat mereka mencari nafkah ditutup, hal ini menjadi gejolak di masyarakat karena tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah, justru perusahaan rokok malah di biarkan,” ujar Igusty.

Igusty berharap dengan adanya pogram tersebut dengan tujuan mengurangi angka penularan Covid-19, Pemerintah harus memberikan solusi untuk dan mengerti dengan kebutuhan masyarakat, karena bila tidak bisa bekerja mereka tidak bisa memberikan nafkah pada keluarga beda dengan pegawai pemerintah yang tetap menerima gaji.

“Kita selaku media akan selalu mendukung program baik Pemerintah demi kepentingan Rakyat dan negara, jangan cuma hanya bisa membuat aturan tapi tidak memberikan solusi dampak negatifnya bila masyarakat tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah kebutuhan hidup,” katanya.

Dari sikap Tatik seorang Pejabat Pemerintah sudah melukai perasaan profesi wartawan dan tidak pantas menjadi seorang pejabat pemerintah karena tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Dari itu meminta kepada Bapak Bupati Sumenep untuk memberikan binaan karena sikap Kabid sangat bertolak belakang dengan motu Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep periode 2021-2024 ‘BISMILLAH Untuk MELAYANI’. (Erf/Tim)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya