PRN SUMENEP | Atas dugaan data palsu yang digunakan laporan kepada Bupati Sumenep dan dinilai menista dengan tulisan, Ketua Umum (Ketum) Komunitas Aspirasi Masyarakat Pengawalan Pilkades Desa Karduluk (KAMPPDK) terancam di laporkan, Sabtu 24/07/2021.
Dari persoalan tersebut, kini Ketua DPW APSI Jawa Timur yang sekaligus Direktur LKBH IAIN Madura, Sulaisi Abdurrazaq resmi menjadi tim pengacara Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur Tahun 2021.
Sebelumnya telah sempat heboh di medsos, ratusan warga Desa Karduluk mengepung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, pada hari Rabu 09/06/2021.
Dan dilansir dari media Tribunnews. Com, aksi tersebut menuntut tiga hal yang diantaranya; Menolak Bacakades dari luar Desa Karduluk, Mempersoalkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perbup Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang rawan dimanfaatkan karena terdapat kelemahan di dalamnya, Soal berkas pengumuman hasil penyaringan Bacakades dari luar desa yang dinilai tidak dilampirkan.
Menurut Sulaisi, aspirasi yang disampaikan oleh warga yang mengaku sebagai KAMPPDK adalah sesuatu yang wajar di alam demokrasi, sepanjang tidak mengandung fitnah. Dari hal itu Sulaisi menilai Ketua Umum memaksakan kehendak dan cenderung memfitnah.
“KAMPPDK berkirim surat ke Bupati dan melaporkan seolah-olah panitia Pilkades memanipulasi tanggal dan bulan kelahiran salah satu Cakades bernama Ali Wafa, suratnya ditembuskan kemana-mana, ngancam-ngancam akan demo segala kalau Panitia Pilkades tidak dibubarin,” ucap Sulaisi kepada awak media, Sabtu 24/07/2021.
Berdasarkan analisa Sulaisi, data yang digunakan oleh Ketua Umum KAMPPDK diduga palsu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan pengaduan kepada Bupati juga diduga palsu atau menista dengan tulisan.
“Kami sudah analisa dan jelas memenuhi unsur pidana bahwa tindakan Ketua Umum PAMPPDK patut diduga merupakan pengaduan palsu/pengaduan fitnah dan atau memfitnah lewat tulisan merupakan tindak pidana,” tegas Sulaisi.
Dari persoalan tersebut, Sulaisi menerapkan Pasal 317 ayat (1) yang jelas ancaman pidananya 4 tahun. Dapat pula dijerat dengan tuduhan menista dengan tulisan sebagaimana Pasal 311 ayat (1) KUHP, ancaman pidananya juga 4 tahun.
“Kita lihat saja pekan depan, dua alat bukti sudah cukup, ada alat bukti surat dan saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi lainnya, tidak mungkin lepas orang tersebut dari jerat hukum pidana, dengan mengacu pada Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP,” ucapnya.
Sebelum persoalan tersebut diproses secara hukum, Sulaisi berharap kepada Ketua Umum KAMPPDK ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan data yang menurutnya diduga palsu itu. (Erf)
