28.8 C
Mojokerto
BerandaLAWAN KORUPSI"Mafia Proyek Gentayangan", Quo Vadis Kabupaten Mojokerto?

“Mafia Proyek Gentayangan”, Quo Vadis Kabupaten Mojokerto?

 

  • Pokja UKPBJ Tak Teliti Atau Turut Terlibat?
  •  Siapa yang Menyusun KAK? PPK atau Mafia?

PRN MOJOKERTO|Pemainnya itu-itu aja,” kata seorang kontraktor jasa konstruksi. Bisa jadi ini ungkapan ketidak kagetan karena sudah diprediksi sebelumnya. Bisa juga ungkapan putus asa. Kesal bahkan Prihatin. Kenyataan pahit yang memang harus diterima di dunia lelang proyek konstruksi di Kabupaten Mojokerto. Mafia proyek masih bergentayangan di bumi Mojopahit. Senin (16/8/2021).

 

“Mafia” di Proyek Disparpora

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) sebagai salah satu file project aksi mafia. Pertengahan April 2021 instansi ini merilis 2 paket lelang proyek. Persyaratan tambahan pun disisipkan dalam lelang. Entah siapa yang menambahkannya. Yang pasti syarat tambahan berhasil masuk dalam dokumen lelang.

Syarat yang ditambahkan terlihat sederhana. Personel manajerial yang mengikuti tender wajib memiliki NPWP dan bukti SPT tahunan. Disparpora Kabupaten Mojokerto dalam surat klarifikasinya menyebutkan bahwa NPWP dan SPT Tahunan merupakan bukti bahwa perusahan yang mengikuti tender adalah tertib pajak. Dinas mengutip beberapa PermenKeu yang menguatkan maksud tersebut.

Tampaknya Disparpora tidak mengetahui bahwa penambahan syarat tambahan telah diatur dalam Perpres 12 tahun 2021 dan Permen PUPR. Meski sederhana, namun penambahan syarat ini justru menegaskan bahwa tahapan dalam aturan tersebut tidak dilalui. Pasalnya, penambahan syarat tambahan harus mendapat persetujuan dari Kepala dinas PUPR dan Kepala Inspektorat untuk proyek yang bersumber dari APBD.

Mungkinkah Kadis PUPR memberikan persetujuan untuk penambahan syarat ini?

Bambang Purwanto SH, Kadis PUPR kab. Mojokerto, saat ditemui di ruang kerjanya memastikan bahwa syarat Personel manajerial hanya mensyaratkan 1 Sertifikat Keterampilan (SKT) saja. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 22 tahun 2020 huruf (H) sub (b). Bahkan dalam peraturan LPJK nomor 6 tahun 2017 terkait mekanisme mendapatkan SKT tidak ada kewajiban memiliki NPWP bagi personil manajerial.

Lalu dari mana dasar dan pertimbangan menambahkan persyaratan personil manajerial wajib ber NPWP? Mengapa UKPBJ meloloskan persyaratan yang tidak relevan ini jika tidak ada persetujuan dari Kadis PUPR dan Kepala Inspektorat? Siapa pemesan aturan tambahan ini?

Benar saja, dari puluhan pendaftar lelang hanya tiga yang melakukan penawaran. Matrix yang terbentuk memiliki pola yang sama di semua paket. Tiga penawar. Dua gugur. Satu pemenang tunggal. Tanpa pembanding.

Tim Investigasi Pena Rakyat News mencoba menelusuri data pemenang lelang. Sorotan menuju pada CV. Agung Kusuma. Perusahaan ini mengikuti dua tender di Disparpora. Semua persyaratan sama persis. Perusahaan ini dinyatakan gugur di tender proyek VVIP Air panas karena masuk dalam kategori tidak tertib pajak. Namun pada saat yang sama menang pada proyek Coban Canggu II Pacet.

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata CV. Agung Kusuma memiliki riwayat hubungan yang terjalin sejak jauh hari dengan Proyek Disparpora. Proyek Coban Canggu pada tahap sebelumnya ternyata merupakan garapan CV. Agung Kusuma. Allahualam, Entah itu kebetulan. Pemainnya itu-itu aja.

 

Dugaan Persekongkolan di Proyek PUPR

Perpres 12 tahun 2021 pasal 7 ayat 2 huruf (f) terdapat larangan bagi beberapa badan usaha mengikuti tender atau seleksi yang sama bila dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama. Simpelnya perusahaan yang memiliki hubungan atau berkoorporasi baik secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penawaran pada tender yang sama.

Tampaknya aturan ini sulit diterapkan di proyek PUPR. Contoh kasus PT. Yege Putra Mas, PT. Dwi Mulya Jaya dan CV. Dwi Mulya Jaya. Ketiga perusahaan ini diinformasikan sebagai perusahaan keluarga. Mereka sukses memenangkan tender proyek rumah dinas wakil bupati Mojokerto. Baik tahap awal di tahun 2019 maupun kelanjutannya di tahun anggaran 2021.

Dalam penelusuran PRN, Proyek fasum rumah dinas wakil bupati seharusnya proyek gagal tender. Dugaan PT. Dwi Mulya Jaya dan PT. Yege Putra Mas dikendalikan oleh pihak yang sama menguak di lapangan. Pur, pegawai pelaksana yang bekerja untuk PT. Yege Putra Mas di proyek fasum rumah dinas mengarahkan awak media untuk menemui pengurus perusahaan di jalan Muria, Mojokerto. “ke kantor jalan Muria saja mas untuk lebih detailnya,” kata Pur kepada wartawan.

Jelas-jelas alamat yang dimaksud adalah alamat PT. Dwi Mulya Jaya yang seharusnya berkantor di daerah Balong bendo, Sidoarjo. Entah sebuah kebetulan atau tidak. Meja yang ada di proyek PT. Yege Putra Mas ada semacam kode inventaris yang bertuliskan “DMJ“. Mungkinkah itu singkatan Dwi Mulya Jaya? Wallaualam. Mungkin saja meja itu sudah diganti ketika berita ini tayang. Namun jejak digital tetap terekam dalam kamera jurnalis.

Selanjutnya awak media mengkonfirmasi lebih lanjut apakah yang dimaksud pengurus yakni Yunis dan Hendri. “Nggih pak,” dalam bahasa Indonesia berarti “benar pak” demikian jawab Pur sambil mengangguk. Apakah ini sebuah kebetulah nama yang sama? Wallaualam.

Perlu diketahui bahwa Yunis merupakan direktur PT. Yege Putra Mas yang dalam penelusuran dilapangan diketahui sebagai ayah dari Hendri, direktur PT. Dwi Mulya Jaya. Data yang dirilis oleh LPJK juga menunjukkan kesamaan kode nomor identitas kependudukan antara keduanya. Kemungkinan dikeluarkan oleh kantor desa yang sama. Hal ini logis jika hubungan ayah dan anak benar adanya.

Terkait hal ini, Sekertaris Daerah Mojokerto melalui Kepala Dinas PUPR menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada hubungan kedua badan usaha. Hal ini terkait kepemilikan saham maupun kepengurusan badan usaha. Dalam surat nomor 027/339/416-023/2021, Sekda menjelaskan bahwa Pokja telah melakukan tahapan evaluasi dan menyatakan tidak ada indikasi pertentangan kepentingan/kolusi antar peserta.

Praktisi hukum Prasetyo Hadi, S.H., M.H., berkomentar. Dosen hukum di salah satu Universitas swasta di Surabaya ini mengatakan bahwa memang secara langsung kedua badan usaha ini tidak terbukti dalam kendali yang sama. Namun Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya nomor 12 tahun 2021 menyebutkan bahwa Dikendalikan oleh pihak yang sama secara Tidak Langsung juga masuk dalam pelanggaran.

Menurut Prasetyo, indikasi dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dapat mengacu kepada Perlem 12 tahun 2021 terkait evaluasi dokumen penawaran. Dijelaskan bahwa adanya kesamaan dokumen teknis serta adanya kesamaan isi dokumen penawaran baik kesamaan maupun kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan menjadi indikasi yang sah adanya dugaan persekongkolan menurut aturan.

Masih dalam keterangan Prasetyo, usaha yang sah lainnya untuk memastikan apakah kedua perusahaan ini ada dalam kendali yang sama adalah melakukan pengecekan IP Address perangkat atau IP Location. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak UKPBJ sejak dari proses download dan upload dokumen peserta lelang. Bila ditemukan IP Address perangkat yang sama maka patut diduga bahwa kedua badan usaha itu dikendalikan oleh pihak yang sama.

“Selain UKPBJ, hal ini juga mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum, hanya saja masyarakat harus melakukan pengaduan resmi atas dugaan tersebut,” tutup Dosen yang mengenakan kaca mata itu.

Harus diakui, pendekatan LEGALISM menjadi kiblat dominan prilaku manusia di negeri ini. Meski temuan empiris terkait keberadaan Mafia didengar, dirasakan dan dilihat kasat mata. Namun hal itu belum sah jika belum dapat dibuktikan hitam di atas putih secara hukum. Qou Vadis Mojokerto?

(Red)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya