Dokumentasi foto: rafting-pacet.com
PRN MOJOKERTO| Istimewa. Kata yang cukup untuk mewakili group perusahaan ini. PT. Dwi Mulya Jaya Group melalui CV. Dwi Mulya Jaya diloloskan dan menang dalam 4 tender proyek Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto setelah mencapai ambang batas 5 paket pekerjaan pada tahun 2019. Total 9 paket pekerjaan dengan Omset mencapai hampir 37 milyar di satu semester bersamaan.
Belum tuntas permasalahan dugaan Pertentangan kepentingan dan persekongkolan dalam lelang tender Proyek Fasum Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, kini PT. Dwi Mulya Jaya (DMJ) group kembali disorot. Minggu (22/8/2021).
Berita terkait Baca: https://penarakyatnews.id/2021/08/13/mafia-proyek-gentayangan-qou-vadis-kabupaten-mojokerto/
Hanya ada di Mojokerto. Sembilan paket lelang proyek tak terdeteksi lolos dikerjakan satu badan usaha tahun 2019 lalu. Waktu pengerjaan hampir bersamaan. Aktifitas yang di’HARAM’kan dalam lelang proyek pemerintah.
CV. DWI MULYA JAYA pelakunya.
CV. Dwi Mulya Jaya merupakan perusahaan yang tergabung dalam PT. Dwi Mulya Jaya (DMJ) Group. Fakta ini tertuang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2015. Perusahaan ini rutin memenangkan tender Proyek Konstruksi di lingkup pemda Mojokerto. Tak ada yang salah dengan itu.
Yang menjadi permasalahan, ketika ULP Pokja Kabupaten Mojokerto meloloskan bahkan memenangkan CV. Dwi Mulya Jaya meski tak layak. Hal ini berdasarkan lampiran Pemen PUPR yang membatasi setiap badan usaha maksimal diperbolehkan mengerjakan 5 paket nyata secara bersamaan.
Group Perusahaan yang pernah digugat oleh Ir. Supriyono terkait hubungan industrial ini, terkesan diistimewakan di Mojokerto. Meski telah melebihi kuota paket, sepanjang oktober hingga november 2019, CV. Dwi Mulya Jaya menyabet empat lelang proyek. Semuanya berada di Dinas PUPR.
Terkait temuan ini, PRN mencoba meminta konfirmasi dari dinas PUPR kabupaten Mojokerto. Dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsApp, Bambang, Kadis PUPR meminta waktu untuk mempelajari Lampiran Permen PUPR terkait batasan kemampuan paket nyata.
Terkesan belum mengetahui aturan, sangat disayangkan bila Sekelas pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sampai tidak tau terkait lampiran Permen PUPR ini. Terlebih Dinas Pekerjaan Umum. Pasalnya, dalam dokumen lelang, aturan ini juga selalu dimasukkan sebagai syarat.
Sembari menyajikan rilis pemberitaan terkait fakta ini, PRN masih tetap menanti jawaban kepala dinas PUPR kabupaten Mojokerto hingga batas waktu yang tak terhingga.
(Red)
Selamatkan Uang Negara lewat goresan Pena Rakyat. Salam satu pena Untuk Indonesia Jaya.
