28.8 C
Mojokerto
BerandaBISNIS, EKONOMIAudiensi LSM KPK Nusantara Mendesak Pihak Terkait Untuk Menindak Tegas Pendistribusian LPG...

Audiensi LSM KPK Nusantara Mendesak Pihak Terkait Untuk Menindak Tegas Pendistribusian LPG 3 Kg Yang Menyalahi Aturan

PRN SUMENEP | Berdasarkan beberapa temuan kegiatan pendistribusian LPG (Liquified Petroleum Gas) atau yang disebut Elpiji 3 Kg di wilayah Kabupaten Sumenep yang di duga menyalahi aturan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara DPC Sumenep mendesak pihak Pemkab Sumenep dan Polres Sumenep untuk menindak tegas kepada para pelaku, Rabu 15/09/2021.

Tindakan tegas tersebut yang di harapkan LSM KPK Nusantara saat audensi dengan beberapa pihak terkait di aula Mapolres Sumenep. Pertemuan audiensi tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Fared Yusuf, yang di hadiri dari pihak bidang SDA Sumenep, Perhubungan dan Kanit Piter serta segenap jajaran LSM KPK Nusantara DPC Sumenep yang diketuai oleh Andi Kusmanto.

Dalam audensi tersebut, LSM KPK Nusantara menyampaikan beberapa temuan di lapangan bahwa kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg dinilai menyimpang dari aturan yang diantaranya; Pendistribusian LPG 3 Kg diangkut oleh mobil yang berplat hitam yang diduga tidak mengantongi izin, Pembongkaran LPG 3 Kg di lakukan ditempat lain bukan di tempat distributor atau agen, Isi LPG 3 Kg kurang dari standar, LPG 3 Kg jatah Kabupaten Sumenep di kirim ke wilayah lain, Harga jual LPG 3 Kg di masyarakat bervariasi.

Dari hal itu, pihak bidang SDA Kabupaten Sumenep menanggapi bahwa LPG 3 Kg adalah barang yang bersubsidi yang artinya ada uang Negara yang diperuntukkan untuk Kabupaten Sumenep sesuai kota kebutuhan masyarakat.

“Tidak dibenarkan bila pihak agen LPG 3 Kg mendistribusikan ke wilayah lain di luar Sumenep, Untuk isi LPG yang berkurang pihak SDA sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Sumenep dan Stakeholder yang lain untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tanggapan pihak bidang SDA Sumenep.

Selain itu, pihak Dishub Sumenep juga menanggapi terkait mobil angkut LPG itu merupakan angkutan barang khusus. Terkait mobil angkut yang menggunakan plat nopol hitam pihak Dishub tidak punya kewenangan untuk memberikan sangsi pada agen,

“Yang mana tertuang pada UU tetang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan Dishub sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, selama ini Dishub Sumenep hanya menerbitkan rekomendasi tentang angkutan barang, jadi penerbitan izin usaha ada pada Dinas Perijinan. Intinya Dishub tidak punya kewenangan untuk memberikan sangsi,” ucapnya.

Dari pernyataan Dishub tersebut mendapat protes keras dari Tri Sutrisno Effendi. SH Lawyer KPK Nusantara DPC Sumenep, “Lantas apa peran dishub ketika bisa memberikan rekomendasi ijin namun tidak bisa memberikan rekomendasi pencabutan ketika ada pelaku usaha yang melanggar. Seharusnya jawabannya, pihak Dishub siap untuk memberikan rekomendasi pencabutan ijin jika ada pelaku ijin usaha yang melanggar. Begitu harusnya bukan main melempar tanggung jawab,” tegas Tri Sutrisno Effendi, SH.

Dilapangan tim KPK Nusantara menemukan banyak kejanggalan yang terjadi, yang terkesan ada pembiaran pendistribusian LPG ke wilayah kabupaten lain, LPG 3 Kg jatah Sumenep dibiarkan diangkut menggunakan pikc up ke wilayah lain, yang dilakukan hampir tiap hari.

“Kami berharap kepada pihak Kepolisian untuk memerintahkan kepada jajarannya di pihak Polsek untuk menangkap dan mengamankan pelaku tersebut ketika ditemukan melintas keluar wilayah Sumenep, agar tidak terjadi lagi kebocoran jatah LPG 3 untuk masyarakat Sumenep yang dikirim ke luar,” pintanya.

Selain itu, Sekretaris KPK Nusantara menegaskan kepada semua pihak yang hadir dalam audiensi, bahwa aspirasi masyarakat ini jangan cuma ditampung, tapi harus ada tindak tegas dan bukti nyata dari pihak Pemerintah dan Polres Sumenep, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban. “Soalnya disaat kami berkomunikasi dengan pihak Polsek terkait temuan kami dilapangan, pihak Polsek mengatakan bahwa tidak ada perintah dari atasan,” kata Zainal Abidin.

KPK Nusantara DPC Sumenep yang di Ketuai oleh Andi, meminta komitmen dari pihak Pemerintah dan Polres Sumenep, bila kedepannya masih tetap temukan kegiatan curang tersebut terjadi terhadap LPG 3 Kg di wilayah Kabupaten Sumenep, “kira kira apa yang akan dilakukan Pemkab dan pihak berwenang, kami butuh komitmen yang pasti. Karena menurut analisa kami kenapa hal kecurangan-kecurangan LPG 3 Kg sering terjadi, karena tidak ada ketegasan dari pihak terkait untuk memberikan sangsi terhadap pelaku”.

Dengan adanya kontrol dari KPK Nusantara, pihak bidang SDA Sumenep merasa berterima kasih, bahwa kedepannya pihak SDA berjanji akan melakukan upaya upaya penegakan terhadap distributor/agen yang melakukan pelanggaran demi tercapainya pelayanan dari pemerintah terhadap LPG untuk masyarakat Sumenep.

Dari semua pembahasan tersebut belum ada sebuah kesepakatan bersama, Kasat Reskrim Polres Sumenep berjanji akan menindaklanjuti kepada atasannya dan hasilnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, sehingga kegiatan Audensi tersebut berakhir dengan kondusif.
(Erf)Tim)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya