PRN SUMENEP | “Proyek Liar” di lingkar bandara Sumenep diduga kuat milik dinas Pekerjaan Umum Bina Marga perlu mendapat perhatian serius. Disebut liar karena tidak terpasang papan informasi proyek dan konsultan pengawas tidak pernah terlihat di lapangan.
Meski telah memasuki pekan terakhir September, pihak pengawas pekerjaan proyek lingkar bandara masih dibiarkan pelaksana tidak memasang papan nama proyek untuk keterbukaan informasi publik.
Hal itu terkesan ada pembiaran dari pihak terkait, karena sebelumnya sejumlah Wartawan dan Lembaga sudah mengklarifikasi terkait tidak adanya pemasangan papan nama proyek tersebut kepada Ir. Eri Susanto, M.Si Kadis PU Bina Marga Sumenep dan Kabid Teknik Dinas PU Bina Marga Sumenep Agus Adi Hidayat di tempat kerjanya, Senin 30/08/2021.
Berdasarkan hasil investigasi media dan Lembaga KPK Markas Wilayah Sumenep, pekerjaan proyek jalan lingkar bandara Dinas PU Bina Marga Sumenep masih juga belum memasang papan nama proyek guna untuk keterbukaan informasi publik.
Selain itu, proyek tersebut yang menggunakan APBD Sumenep anggaran tahun 2021 dengan besaran anggaran sekitar kurang lebih Rp. 4 milyar untuk pemadatan jalan dan pemasangan batu kosong menggunakan kawat Bronjong, tidak pernah terlihat petugas pengawas dari pihak dinas terkait.
Dalam pantauan Tim investigasi di lapangan ditemukan beberapa temuan yang diantaranya; Papan Nama proyek tidak terpasang di lokasi proyek, Dua kali di hari yang berbeda tim melihat pekerjaan pemasangan kawat Bronjong pada batu tersusun hanya dipasang di pinggir saja untuk mengelabuhi publik, Petugas pengawas dari dinas terkait tidak pernah terlihat di lapangan di saat Tim melakukan investigasi, Pihak pelaksana pekerjaan Proyek tersebut mengabaikan keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3) bagi para pekerja.
Sedangkan Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah menerbitkan Permenakertrans no.08/MEN/VII/2010 tentang alat perlindungan diri dan UU Jasa Konstruksi sebenarnya sudah mengatur tentang aspek keamanan, keselamatan, kesehatan pekerjaan konstruksi bangunan. Begitu pula UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Maka dari itu, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (Lembaga KPK) Markas Wilayah Sumenep akan terus melakukan kontrol dan pengawasan, agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan oleh para koruptor.
“Kami dari Lembaga KPK Sumenep yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol kebijakan pemerintah dan pengawasan penggunaan anggaran negara, akan terus mengawal pekerjaan proyek ini. Kami telah menemukan kecurangan pekerja dalam pemasangan kawat Bronjong, bahwa dibawah batu banyak yang tidak memasang kawat tersebut,” tegas Lembaga KPK Sumenep.
Karena itu, Lembaga KPK Sumenep meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan monitoring kelapangan dan mengawasi pekerjaan proyek tersebut agar pekerjaan nya maksimal sesuai dengan harapan kita semua.
“Bagi pihak yang memiliki kewenangan harus turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan, jangan sampai makan gaji buta dan duduk manis saja. Sedangkan mereka tidak tau kalau dilapangan pekerja melakukan pekerjaannya asal-asalan karena mereka kerja borongan, yang pastinya hasil kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan petunjuk perencanaan dan pastinya akan merugikan negara,” pintanya.
Lembaga KPK Markas Wilayah Sumenep akan mendesa Dinas PU Bina Marga Sumenep untuk melakukan pembongkaran pada pekerjaan pemasangan batu kosong yang tidak menggunakan kawat Bronjong tersebut.
Sampai berita ini diunggah, Kadis PU Bina Marga Sumenep tidak merespon konfirmasi awak media melalui chat WhatsApp, 23/09/2021.
(Erf/Tim)
