PRN MADIUN | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kota Madiun dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Kota Madiun Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 diruang sidang DPRD Kota Madiun, Selasa 5/10/2021.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, anggota DPRD Kota Madiun, Forkopomda, dan OPD. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, penggunaan masker dan jaga jarak, selain itu juga melalui vidio conference. Fraksi fraksi DPRD Kota Madiun memberikan pertanyaan kepada Walikota atas Raperda APBD Tahun 2022 salah satunya terkait anggaran vaksin jika tahun depan tidak lagi ditanggung oleh APBN, termasuk langkah mitigasi yang disiapkan Pemerintah Kota apabila ditanggung oleh APBD.
Walikota Madiun Maidi mengatakan tidak mempermasalahkan jika pendanaan vaksin tahun depan dibebankan ke APBD ini karena Pemerintah Kota masih banyak anggaran cukup pada Belanja Tidak Terduga yang sewaktu waktu dapat diambil. “Nggak masalah saya kira hal hal seperti itu gak sulit anggaran di belanja tidak terduga kita ada sekitar Rp.5 Miliar kalau belanja tidak terduga kita tinggi, yang sifatnya untuk cadangan covid-19, kebijakan pemerintah pusat seperti apa, daerah tidak kesulitan, jadi dana di belanja tidak terduga itu tidak boleh dialokasikan yang lain, itu untuk kebijakan khusus covid-19 dan kalau ada bencana. Kalau tidak terjadi apa apa malah bagus yang penting sudah kita siapkan anggaranya”.
Sementara itu Maidi mengklaim capaian vaksinasi covid-19 dosis pertama di Kota Madiun mencapai hampir 90 persen, karena vaksinasi akan terus dikebut sehingga ditargetkan bulan ini tuntas sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sampai saat ini masih dibawah 60 persen, jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menjelaskan terkait pendanaan vaksin tahun depan sudah dianggarkan namun sangat minim sementara ini anggaran yang telah disiapkan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana sekitar Rp.4 Miliar, namun demikian kebijakan itu belum final, apakah pendanaan vaksin dibebankan ke APBD masing masing Pemerintah Daerah atau masih dicover melalui APBN. Anggaran vaksin memang kita posting sangat minim nanti kita lihat proses pembahasan karena di pusat kaitanya pendanaan vaksin tahun 2022 dibebankan ke APBD itu belum fix, memang anggaran yang kita siapkan sementara ini Rp.4 Miliar itu masih kurang kalau untuk memenuhi target khususnya dosis kedua yang capaianya masih dibawah 60 persen, ujar Andi Raya.
