24.8 C
Mojokerto
BerandaOPINIPerlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)

Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)

 

Oleh : MOCH. ANSORY, S.H.
KETUA UMUM YAPERMA

Depok PRN | 21-11-2021, Perkembangan teknologi, khususnya di bidang financial technology (Fintech), berperan penting dalam mengakselerasi kemajuan perbankan di masa depan.

Maraknya inovasi untuk mengembangkan sektor perbankan/keuangan yang mengarah ke Fintech, munculnya fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang diyakini dapat mempermudah proses peminjaman uang.

Selain teknologi yang relatif baru, Nasabah rentan disesatkan oleh berbagai perhitungan bunga dan denda yang dikenakan oleh pemberi pinjaman. Minimnya pengetahuan perbankan ini juga dapat menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara pinjaman Ilegal dan pinjaman yang secara legal sudah berizin dan sudah terdaftar di OJK;

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang dipercayakan kepada OJK secara tegas diatur dalam Bab VI pasal 28 hurup c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK), yang dibentuk sebagai berikut:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan kesadaran perusahaan jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online.

Kedua aturan ini dibuat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan financial technology. Dalam kegiatan pnjam meminjam uang melalui sarana elektronik, semua perjanjian yang ditetapkan antara debitur dan kreditur dituangkan dalam kontrak elektronik.

Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait kontrak elektronik, menyatakan bahwa:
Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan oleh karena itu dinyatakan dalam Kontrak elektronik memiliki sifat atau mengikat bagi para pihak, sebanding dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya yang tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata.

Meskipun suatu kontrak elektronik merupakan suatu perbuatan pribadi, dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian dari suatu perbuatan tersembunyi tidak sesempurna kekuatan suatu perbuatan otentik.

Bahwa, akan sulit membuktikan ketidakhadiran saksi tulisan tangan. Kedua, jika salah satu pihak menyangkal atau mengingkari tanda tangannya, maka kebenaran tulisan itu harus dibuktikan di pengadilan.

Sehingga perlunya aturan tentang perlindungan konsumen dari layanan pinjaman online ilegal.
Berdasarkan PJOK No. 77 / POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa pinjaman online yang terdaftar resmi di OJK (berbadan hukum). Namun, OJK tidak dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa pinjaman online ilegal.

Bahwa di satu sisi banyak orang menderita kerugian akibat investasi atau pinjaman melalui perusahaan jasa pinjaman online ilegal.

Dalam hal ini diperlukan regulasi atau kebijakan khusus mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa pinjaman online ilegal. Perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran atau otorisasi perusahaan jasa pinjaman online OJK.

Begitu juga dengan aturan sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK juga hanya berwenang mengawasi perusahaan jasa pinjaman online yang telah terdaftar di OJK, oleh karenanya OJK Perlu membuat MOU dengan lpksm dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNSPK) untuk menerapkan pasal Pidana sebagaimana dimaksud pasal 32 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Keberadaan perusahaan jasa pinjaman online ilegal dapat muncul karena mekanisme otorisasi yang sulit di OJK. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau registrasi bagi perusahaan jasa pinjaman online Khususnya tentang Regulasi perlindungan konsumen yang terdiri dari peningkatan transparansi ke pengguna berupa risiko, bunga, pengurus, kualitas pinjaman, laporan keuangan, perlindungan data pribadi, perbaikan penagihan, dan penanganan pengaduan. 21/11/2021 (Ujang Kosasih);

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya