PRN SUMENEP | Kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang di buat dengan sistem bergiliran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menerima 12 bulan. Hal itu dinilai tidak berpihak kepada penerima dan diduga telah menyalahi aturan yang ada, Selasa, 07/12/2021.
Pasalnya, berdasarkan hasil investigasi awak media PRN, di beberapa Desa khususnya yang ada di Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Talango, KPM BLT DD terhitung menerima tiap bulan (Rp. 300.000,- sebanyak 12 bulan) di tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.
Sedangkan, berdasarkan informasi dalam pemberitaan di media online Forumnusantaranews.com dengan judul “Marengan Daya Melaksanakan Penyaluran BLT DD Tahap III TA. 2021” menerangkan bahwa, Penyaluran BLT DD di Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Sumenep, disalurkan hanya 30 KPM saja untuk bulan Juni-Agustus-September (Rp. 900.000,-/KPM), sedangkan di tahun 2021 berjumlah 120 KPM. BLT DD tersebut baru disalurkan pada hari Senin 06/12/2021, di balai desa, setelah disorot banyak lembaga dan media dan sudah berkali-kali diberitakan di media.
Pemberitaan Sebelumnya: https://penarakyatnews.id/2021/12/04/ditengah-menjeratnya-perekonomian-masyarakat-bendahara-desa-mampu-memiliki-mobil-baru/
Sistem penyaluran BLT DD Marengan Daya, seperti yang di tuangkan di media, menjadi pertanyaan banyak orang dan dinilai aneh tapi nyata, penyalurannya tidak sama dengan desa yang lain, yang diantaranya salah satu BPD yang namanya tidak mau disebutkan, “Itu kok cuma disalurkan untuk 30 KPM saja, sedangkan jumlahnya ada 120 KPM, terus sisanya kemana, tanya dia? setelah membaca berita”.
Dia juga menyampaikan pertanyaan, “kalau jumlah 120 KPM dan penyaluran dibuat bergiliran 30 KPM setiap penyaluran, cara bikin SPJ nya seperti apa? Sedangkan pendataan KPM tersebut sudah dicatat dan disepakati bersama sebelum APBDes dibuat dan diajukan”.
Selain itu, salah satu Sekdes di desa lain juga menjelaskan, bahwa para KPM BLT DD di desanya menerima 12 bulan dalam satu tahun (Rp. 300.000,- × 12 bulan), sebelum dilakukan verifikasi dengan melakukan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS).
Dipertegas juga dalam Peraturan Bupati Sumenep No. 6 Tahun 2021, Bab VI, pasal 23, Tentang Penggunaan Dana Desa, ayat (1) menjelaskan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagai yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (4). Pasal 23 ayat (6) menjelaskan bahwa besaran BLT Desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp. 300.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan keduabelas per KPM (12 bulan, Januari-Desember).
Berdasarkan hal itu semua, sudah jelas bahwa pemerintah desa wajib untuk menyalurkan BLT DD, 12 bulan per KPM ditahun 2021. Penggunaan DD di prioritaskan untuk BLT DD guna untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19, bukan untuk diprioritaskan pada penganggaran proyek yang tujuannya untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Sedangkan investigasi awak media PRN kepada beberapa KPM yang kondisinya betul-betul masyarakat kurang mampu seperti rumah tinggal masih ngontrak, profesi sebagai tukang kebun honorer di sekolah, dan seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga hanya berjualan kue karena suami sakit bertahun-tahun dengan 4 anak yang masih sekolah, hanya mendapatkan BLT DD di tahun 2020 2 bulan (Rp. 600.000,-/bulan) dan di tahun 2021 hanya 1 bulan (Rp. 300.000,-).
Keterangan yang disampaikan oleh KPM, kondisi suaminya menderita sakit vertigo dan asam lambung sudah bertahun-tahun. Sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan Bansos apapun sebelumnya, sedangkan Pendapatan yang didapat dari berjualan kue perhari hanya kisaran Rp. 50.000,- itupun kalau kuenya laku semua.
Yang sangat disesalkan pemerintah masih diam saja malah semua pihak seperti Kecamatan, DPMD dan Bank BPRS sebagai penyalur, semua terkesan kompak dan enggan menunjukkan berkas dokumen daftar penerima BLT DD, di saat beberapa lembaga dan media melakukan konfirmasi.
Dalam pemberitaan ini Didik selaku Bendahara Desa Marengan Daya (yang memegang peranan penting sejak posisi Kades di Pegang PJ dari Kecamatan), yang sudah mampu memiliki mobil baru, enggan merespon konfirmasi awak media PRN melalui chat WhatsApp yang sudah bertanda centang dua.
(Erf/Tim)
