PRN MOJOKERTO | Pemilihan Kepala Desa serentak yang sebentar lagi akan di gelar di wilayah Kabupaten Mojokerto bakal seru dan menui banyak pertanyaan, pasalnya di wilayah Kecamatan Jatirejo lebih tepatnya desa Rejosari terdapat salah satu calon Kepala Desa yang namanya masuk dalam daftar sebagai Tersangka dugaan pasal 378 dan 372 KUHP.
Adalah Suprapto Incumbent atau petahana Kepala Desa Rejosari yang akan menjadi calon Pemilihan Kades Rejosari yang saat ini kelilit perkara dan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Hariyanto (perangkat desa Rejosari) atas dugaan penipuan dan penggelapan dana 243 warganya dengan alih-alih program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2020 saat dirinya menjabat sebagai Kepala desa Rejosari. (sumber surat perkemabangan penyidikan tertanggal 14/2/2022)
Menurut Kusniartin Fatimah, SH.,MH selaku kuasa hukum dari Supardi yang tak lain adalah warga Rejosari yang salah satu menjadi korban program PTSL yang diduga ‘abal-abal’ merasa kecewa berat dengan proses hukum yang berjalan terhadap kliennya, pasalnya semua alat bukti sudah cukup namun perkara ini sudah berjalan 1 tahun (dari 12/8/2021) sampai sekarang belum disidangkan, dan parahnya lagi 2 orang yang ditetapkan sebagai Tersangka yaitu Sdr. Suprapto dan Hariyanto juga tidak dilakukan penahan.
Hebatnya lagi Suprapto yang sudah menyandang sebagai Tersangka, saat ini resmi menjadi Calon Kepala Desa Rejosari, ada apa ini ? “ Tutup Kusniartin Fatimah, SH.,MH. Yang juga menjabat sebagai Presiden DPP Pengacara Republik Indonesia.
Lebih lanjut mengingat sulitnya menemui Suprapto, Hariyanto dan Ketua Panitia pemilihan Calon Kades Rejosari, Pena Rakyat News mengirimkan surat komfirmasi dan permohonan hak jawab tertanggal 19/8/2022, namun sampai berita ditayangkan tidak ada satupun yang menggunakan hak jawab.
Akankah terulang kembali kesuksesan Reskrim Polres Mojokerto dalam menggulung oknum pungutan liar dengan dalil PTSL seperti halnya kasus Kades Selotapak dan 4 orang panitia PTSL ditahun 2018 yang dijerat pasal 12 huruf e dan pasal 11 terakait gratifikasi UU RI NO. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tondak pidana koripsi. Semoga pihak Kepolisian tetap menjaga marwahnya. (gan)
