PRN Surabaya | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Caranya dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal.
Berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jumlah ini meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal.
“Alhamdulillah_ berbagai upaya terus kita lakukan untuk mempercepat pengembangan industri halal di Jatim. Dengan berbagai langkah tersebut, insyaAllah kami optimis Jatim mampu menjadi pusat industri halal di Indonesia,” kata Khofifah yang dikutip dari Kominfo Jatim, Minggu (7/1/2024).
Khofifah mengatakan, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.
Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.
“Percepatan Sertifikasi Industri halal Jatim melalui melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif serta secepat mungkin,” katanya.
“Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri,” imbuh Khofifah.
Menurutnya, sertifikasi halal adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis Bumi Majapahit bakal menjadi pusat _Halal Value Chain_ (HVC) pada masa mendatang.
Selain sertifikasi halal, sambung Khofifah, Pemerintah Provinsi Jatim juga melakukan berbagai inovasi. Seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan sentra-sentra kuliner halal.
“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat mendorong industri halal di Jawa Timur untuk terus berkembang. Dengan industri halal yang kuat, Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat industri halal di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, SDM halal ini memegang peran penting sebagai pendukung pembangunan industri halal di Jati. Peningkatan jumlah SDM halal ini di antaranya auditor halal, penyelia halal, dan pendamping PPH.
“Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi halal di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan infrastruktur pendukung industri halal di Jawa Timur,” terangnya.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, juga berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.
“Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal,” urainya.
Terkait hal itu, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan antara lain 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal pungkasnya. (sae)
