By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: DPRD Kabupaten Malang Soroti Masih Banyak 149 Jabatan Kosong Cuma Diisi Plt dan Plh
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » DPRD Kabupaten Malang Soroti Masih Banyak 149 Jabatan Kosong Cuma Diisi Plt dan Plh
KABAR JATIM

DPRD Kabupaten Malang Soroti Masih Banyak 149 Jabatan Kosong Cuma Diisi Plt dan Plh

Redaksi
Last updated: 14 Januari 2025 8:07 am
Redaksi
Published: 14 Januari 2025
Share
SHARE

PRN Malang l Pengisian jabatan di Pemkab Malang seringkali dibuat mainan oleh pihak ketiga untuk menempatkan orang-orangnya. Itu karena ada 149 jabatan kosong, yang selama ini cuma diisi oleh pejabat sementara, seperti Plh atau Plt. Karuan, status mereka yang Plh atau Plt itu seperti ‘orang-orangan’. Meski jadi orang nomor satu di dinas atau instansi tertentu, namun wewenangnya cuma leher ke bawah. Leher ke atas, ya tetap Bupati atau Sekda. “Iya, hasil rapat kami dengan Pak Pj Sekda (Nurman Ramdansyah) minggu kemarin, ada 149 jabatan kosong. Kami mendesak Pak Sekda, untuk berkirim surat ke Kemendagri, minta izin memutasi atau mengisi jabatan.”

“Sebab, enam bulan setelah Bupati dilantik, belum bisa memutasi, kecuali ada izin dari Kemendagri,” tegas Amarta Fasa, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, kemarin Minggu (12/01/2025). Bahkan, bukan cuma Eselon II, yang banyak kosong, namun jabatan Sekda pun, jadi pergunjingan. Sebab, sudah dua tahun lebih sepertinya sengaja tak dicarikan Sekda definitif atau cuma dijabat Pj atau Plh. Yakni, Nurman Ramdansyah, yang menggantikan Pj Sekda, Wahyu Hidayat.

Saat itu Wahyu Hidayat jadi Pj Wali Kota Malang, hingga akhirnya terpilih jadi Wali Kota, dengan berpasangan dengan Ali Muthohirin di Pilkada 2024.

Makanya, politisi Nasdem, yang sudah tiga periode jadi anggota dewan itu prihatin, dengan banyaknya jabatan kosong, yang cuma diisi pejabat Plt sampai dua tahun itu.

Itu Seperti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bakesbangpol, BPBD, Diskominfo, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur RSUD Kanjuruhan.

“Jika tak dimintakan izin ke Kemendagri, kami yakin tak bisa efektif meski ada Bupati.”

“Sebab, mereka terlalu lama jadi Plt namun wewenangnya cuma terbatas. Tapi, jika ada izin dari Kemendagri, mereka yang Plt itu bisa didefinitifkan atau geser jika tak dikehendaki,” ungkapnya.

Usulan Fasa itu salah satunya karena menyikapi kejadian belum lama ini. Yakni, dr Nur Syamsu, yang baru tujuh bulan menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), tiba-tiba diganti oleh drg Ivan Drie, Kabid Pelayanan Medik RSUD Lawang. Pergantian itu memantik reaksi keras anggota dewan, karena dianggap terlalu berani. Sebab, Nur Syamsu itu, keponakannya petinggi PDI Perjuangan.

Namun, begitu tersiar kabar, jika itu permainannnya pihak ketiga yang suka mengotak-atik proyek di dinas itu, akhirnya semua pihak diam. “Lah, iya dari pada, dari Plt ke Plt, ya mending menunggu izin dari Kemendagri dulu,” ujar Fasa. Rupanya, bukan cuma Nur Syamsu, yang satu-satunya digeser saat itu, juga M Yekti Pracoyo, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja. Ia digantikan Yudi Hindarto, Kabid di Inspektorat.

Pergantian itu juga membikin gempar gedung dewan karena kinerja Yekti dianggap tak ada catatan buruk. Kritikan lainnya, lanjut dia, ada pejabat yang merangkap jabatan. Di antaranya, Nurcahyo, Kepala Inspektorat, yang sudah setahun lebih juga jadi Plt Asisten II. Bukan cuma disorot banyak orang karena kinerjanya tak efektif, namun sepertinya itu cuma menambah tebal isi sakunya saja.

Sebab, untuk pejabat eselon II, yang merangjap jabatan seperti itu, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) cukup gede. Setahun rangkap jabatan seperti itu bisa dapat rezeki nomplok atau setara harga mobil Toyota Ribbon. “Meski ada aturannya, namun jangan sampai TPP itu dijadikan tujuan, sehingga meski tak bisa kerja, namun karena demi TPP itu, akhirnya nekat merangkap jadi Plt,” ungkap Rudi S Soemodihardjo SH CILA, koordinator LSM Malang Corrupted Monitoring.

Apalagi, dokter yang merangkap jadi direktur rumah sakit, seperti RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang, itu tunjangannya di atas dua eselon II. Bahkan, TPP Sekda, yang per bulannya Rp 50 juta, pun bisa kalah karena mereka itu dapat Jasa Pelayanan (Jaspel), yang bisa dibuat sendiri besar-kecilnya. “Yang penting aturannya jelas, biar tak sampai mengembalikan Jaspelnya, seperti banyak kasus di daerah lain,” tegas Rudi.

Menanggapi hal itu, Nurman Ramdansyah, Pj Sekda, mengatakan, memang saat ini Bupati Sanusi belum bisa melakukan mutasi, kecuali ada izin dari Kemendagri. “Itu menunggu pelantikannya pak bupati. Itu pun, baru bisa memutasi setelah enam bulan dilantik jadi bupati,” ungkapnya.(W2)

You Might Also Like

Pemerintah kab. Jombang Mengadakan Forum Konsultasi Publik RPD Tahun 2024-2026
Deklarasikan Kelana Untuk Kemenangan Menuju Bupati Sidoarjo
Dewan Sengketa Indonesia Jawa Timur Gelar FGD Urgensi Omah Rembug Dan Restoratif Justice di Masyarakat
Penyandang Disabilitas Menjadi Perhatian Khusus Pemkab Sumenep
Pemdes Tambakboyo Mantingan Ngawi Wujudkan Dana BK, Dengan Jalan Rabat Beton
TAGGED:DPRD Kabupaten Malang Soroti Masih Banyak 149 Jabatan Kosong Cuma Diisi Plt dan PlhMalang
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR MADURAMADURA

BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi

Redaksi
By Redaksi
16 November 2026
Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Batik Fashion 2026 Digelar di Alun-Alun Ngawi, Angkat Potensi Batik Lokal hingga Kancah Nasional dan Internasional

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?