PRN Surabaya | PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis.
Kegiatan yang digelar di Surabaya, Kamis (9/4), ini menjadi langkah konkret perusahaan dalam meningkatkan pengamanan aset serta mengoptimalkan mitigasi risiko hukum di seluruh lini operasional.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari institusi penegak hukum dan praktisi berkompeten, di antaranya Irene Putrie dari Kejaksaan Agung RI, Yesti Mariani Gultom selaku Jaksa Pengacara Negara, serta Brigjen Pol. Muhammad Syahduddi, Direktur Pengamanan Objek Vital Mabes Polri.
Dalam forum ini, berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, perlindungan aset perusahaan, hingga identifikasi potensi risiko hukum yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Diskusi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam menghadapi dinamika regulasi serta tantangan industri gula nasional yang terus berkembang.
Direktur Utama PT SGN menegaskan, perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung target swasembada gula nasional. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti persoalan legalitas lahan, pengamanan objek vital, serta kompleksitas risiko hukum.
“Melalui FGD ini, kami ingin memperkuat tata kelola, pengamanan aset, serta mitigasi risiko hukum secara terintegrasi. Sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Polri menjadi kunci, termasuk dalam penerapan Business Judgment Rule agar setiap keputusan bisnis memiliki landasan hukum yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta merumuskan strategi pengamanan aset yang kolaboratif.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan sekaligus mendorong seluruh insan SGN menjadikan tata kelola yang baik sebagai budaya kerja.
Pada sesi pertama, Irene Putrie menekankan pentingnya pemahaman aspek hukum dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, penerapan Business Judgment Rule merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi selama keputusan diambil secara profesional dan beritikad baik.
“Sinergi antara perusahaan dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko hukum sejak dini, sehingga tidak menghambat kinerja perusahaan,” jelasnya.
Sementara itu, pada sesi kedua, Brigjen Pol. Muhammad Syahduddi menyoroti pentingnya pengamanan aset dan objek vital nasional yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa sistem pengamanan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga prosedural.
“Kolaborasi aktif antara perusahaan dan kepolisian sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas operasional serta perlindungan aset strategis negara,” tegasnya.
Melalui FGD ini, PT Sinergi Gula Nusantara berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perusahaan ke depan, sekaligus memperkuat peran SGN dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan berkontribusi bagi industri gula nasional serta perekonomian Indonesia. (cyo/sae)
