By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector “Antara Hak Kreditur dan Perlindungan Konsumen”
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector “Antara Hak Kreditur dan Perlindungan Konsumen”
HUKUM

Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector “Antara Hak Kreditur dan Perlindungan Konsumen”

Redaksi
Last updated: 1 Mei 2026 1:31 pm
Redaksi
Published: 1 Mei 2026
Share
SHARE

Oleh: SAMSUL, S.H.,CPM.

Marwah hukum diuji ketika debt collector menarik paksa kendaraan debitur di tengah jalan. Praktik ini masih marak terjadi meski Mahkamah Konstitusi sudah memberi rambu jelas. Lantas, di mana batas antara hak menagih dan pelanggaran hukum?

Putusan MK Jadi Batasan Tegas  :

MK lewat Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan: kreditur tidak boleh menarik objek jaminan fidusia secara sepihak. Eksekusi hanya sah lewat dua jalur:

  1. Debitur sukarela menyerahkan, atau
  2. Lewat pengadilan.

Artinya, perampasan kunci di jalan, penghadangan, apalagi intimidasi, sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan bisa menjerat debt collector nakal.

Mengapa Masih Terjadi?

Pertama, literasi hukum konsumen rendah. Banyak debitur tidak tahu haknya, sehingga pasrah saat diteriaki “telat bayar” di pinggir jalan. Kedua, target perusahaan pembiayaan. Debt collector lepas kerap dibayar berdasarkan unit yang berhasil ditarik, memicu cara-cara premanisme. Ketiga, lemahnya pengawasan. OJK sudah menerbitkan POJK No. 35/2018 yang melarang penagihan dengan kekerasan, tapi implementasi di lapangan masih bolong.

Dampaknya Bukan Main-Main

Selain trauma bagi debitur, penarikan paksa menciptakan rasa tidak aman di ruang publik. Video viral debt collector mencegat ibu-ibu di lampu merah bukan cuma merugikan individu, tapi juga merusak kepercayaan pada industri pembiayaan. Jika dibiarkan, masyarakat akan menganggap hukum kalah oleh otot.

Jalan Tengah yang Adil

Kreditur memang berhak atas pelunasan. Tapi hak itu tidak boleh dieksekusi dengan melanggar hak lain. Solusinya:

  1. Edukasi Debitur: Kontrak fidusia harus dibaca. Pahami klausul wanprestasi dan konsekuensi hukumnya sejak awal.
  2. Sertifikasi Debt Collector: OJK dan Polri perlu mewajibkan sertifikasi + tanda pengenal resmi. Debt collector tanpa surat tugas dan sertifikat = oknum.
  3. Gunakan Jalur Hukum: Menunggak bukan pidana. Solusinya restrukturisasi, somasi, atau gugatan perdata. Eksekusi jaminan tetap harus via pengadilan bila debitur menolak menyerahkan.
  4. Lapor Jika Dipaksa: Debitur yang ditarik paksa bisa lapor polisi dengan dasar perampasan Pasal 368 KUHP. Rekam video sebagai bukti.

Penarikan paksa adalah cermin buruknya penegakan hukum di sektor privat. Negara tidak boleh absen. Selama aparat menutup mata, debt collector akan terus merasa jadi “hakim jalanan”.

Kredit macet harus diselesaikan, tapi caranya tidak boleh mencederai hukum itu sendiri. Karena tujuan hukum adalah ketertiban, bukan ketakutan.

Jika Anda mengalami penarikan paksa, hubungi OJK di 157 atau lapor ke kepolisian terdekat. Jangan lawan dengan kekerasan, lawan dengan hukum.

You Might Also Like

Warga Karang Jeruk ‘Lega’ Jelang Lebaran Terima BLT-DD
Koramil Gedeg Pantau Prokes Penyaluran BLT Dana Desa
Danramil 0815/15 Jatirejo Bersama Forpimka Gelar Tarling
KOCAR KACIR….Galian Jatidukuh Mendapat Isu Operasi Polda
Koramil 0815/05 Gedeg Bersama Forpimka Kawal & Pantau Ujian Perangkat Desa
TAGGED:MojokertoPenarikan Paksa
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru

Redaksi
By Redaksi
20 November 2026
Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.
“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Lapas Ngawi Peringati Hari Bhakti Imipas ke-2

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?