By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat
Jawa Barat

Menaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat

Redaksi
Last updated: 26 Juni 2026 9:01 am
Redaksi
Published: 26 Juni 2026
Share
SHARE

PRN Jakarta | Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban. Menurutnya akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberla njutan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri dan menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Langkah itu lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas. Salah satu upaya yang terus diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition).

Di balik berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerj a sektor informal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building. Sementara itu, aspek sosial difokuskan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pela yanan publik yang berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.

Biro Humas Kemnake

You Might Also Like

Evaluasi Kinerja Dewan Pers, DPD RI Jadwalkan RDP
Tutup Sespimti Polri Dikreg ke-30, Kapolri: Jadilah Pemimpin yang Layani Warga dan Anggota
Total Berubah, Penampilan Bos First Travel Dengan Memakai Baju Tahanan
Angkatan Muda Partai Berkarya Ajak para anggota DPP dan Bidang Kemahasiswaan
Rombongan Peserta Bimtek Hakim Arbiter DSI kunjungi kantor Mahkamah Agung RI
TAGGED:JakartaMenaker Tekankan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Berdampak bagi Masyarakat
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.

Redaksi
By Redaksi
16 November 2026
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
Pemkab Kediri Ajak Perempuan Berani Skrining Kanker Serviks dan Payudara
Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?