PRN BLITAR -Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Ranperda usulan dari eksekutif di laksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (20/05/2019).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Blitar, H. Rijanto, Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, Anggota Forkopimda Kabupaten Blitar, Danyon 511 Blitar, Sekretaris Daerah beserta Asisten, Staf Ahli Bupati, dan OPD terkait.
4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Blitar yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut yaitu:
- Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa,
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum Daerah.
Bupati Blitar H. Rijanto mengatakan, Ranperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan ada perubahan yang mendasar dari pusat, sehingga perlu adanya penyesuaian lewat Ranperda.
Menurutnya Rijanto, yang menonjol adalah Ranperda BPD, dulu BPD menjadi unsur penyelenggara Pemerintah bersama Kepala Desa , tetapi untuk saat ini menjadi Lembaga Desa.
“BPD berdiri sendiri, menjadi penyeimbang. Arahnya untuk akuntabillitas pemerintahan sehingga pemerintahan lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati Blitar Rijanto menginformasikan bahwa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan diadakan tahun ini yakni bulan Oktober.
” hingga detik ini data yang masuk ada 169 desa yang akan mengikuti Pilkades. Saat ini masih dalam proses tahapan-tahapan sudah mulai di rumuskan oleh Bagian Pemerintahan.” Jelasnya. (Gus/PRN)
