PRN SUMENEP, Dengan kondisi kebutuhan garam Nasional yang terus meningkat di setiap tahunnya, sementara produksi garam Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan kualitas garam industri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, Pada tahu 2019 kondisi impor garam menjadi gejolak di dalam negeri, sehingga menimbulkan Pro dan kontra.
Karena itu PT Garam Persero melalui inisiatif dari Kesatuan Pekerja Garam (KESPAGA) menggelar Sarasehan Nasional dan Diskusi Umum dengan Tema “ANTARA KEDAULATAN GAMBAR ATAU IMPOR GARAM”. dengan dua Narasumber yaitu, LELY PELITASARI SOEBEKTY wakil ketua Ombudsman RI dan BUDI SASONGKO Dirut PT Garam Persero, yang digelar di aula PT Garam Persero Kalianget, kec. Kalianget, kab.Sumenep, Ujung Timur Pulau Garam Madura, Selasa 10/12/2019.
Menurut pantauan dari awak media PRN Sumenep, kegiatan tersebut di hadiri oleh; ketua DPRD Sumenep, Kapolsek Kalianget, sarasehan stakeholder garam yakni Forpimda, Asosiasi Petani Garam Madura dan Himpunan masyarakat Petani Garam (HMPG), Sejumlah karyawan PT Garam Persero.
Kegiatan ini bertujuan untuk diskusi terbuka untuk publik yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi Petani Garam, yang diharapkan dapat merumuskan konsep tata kelola garam Nasional yang berkeadilan.
Menurut keterangan Ibu Lely dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Ombudsman telah melakukan penelitian dan menghasilkan temuan-temuan maladministrasi Impor garam dan telah melakukan tindakan korektif serta rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.
” Rekomendasi impor yang menjadi kewenangan KKP telah di abaikan oleh kementerian lain dalam kebijakan impor garam sehingga telah terjadi pelanggaran/maladministrasi Impor garam”. Papar Lely.
Menurutnya, Ombudsman mendukung upaya upaya tata kelola/regulasi tata kelola garam dan kedepan PT Garam bisa menjadi pengendali Impor garam, Pengklusteran garam yang diatur dalam peraturan Kemenperin no. 88 tahun 2014 penting untuk meningkatkan kualitas produksi garam dalam Negeri agar bisa bersaing dengan garam Impor.
Dalam diskusi terbuka ini, ketua HMPG mengusulkan agar Pengklusteran dilakukan setelah garam diolah bukan pada bahan baku garam, sehingga mengusulkan agar Ombudsman dapat membantu meninjau kemenperind no 88 menghapus Pengklusteran garam yang sulit dipenuhi oleh petani garam.
Dalam kesempatan itu juga Budi Sasongko Direktur utama PT Garam Persero menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat positif di gelar di tengah kondisi pegaraman saat ini dan perlu saya tegaskan, bahwa PT Garam Persero tidak anti kepada impor garam, karena kebutuhan garam industri masih sangat besar namun pengaturan impor garam perlu di lakukan tata kelola yang baik, agar tidak merugikan petambak Garam lokal.
“Diharapkan kegiatan importasi garam tidak dilakukan disaat garam lokal menumpuk dan di atur sampai dengan semester 1 tahun 2020”, harapan Budi Sasongko kepada pemerintah pusat.
Selain itu Budi Sasongko selaku Direktur utama PT Garam Persero mengatakan hasil serasehan Nasional kali ini akan menjadi masukan kepada pemerintah dan berharap mendapatkan perhatian serta tindakan pemerintah untuk mengatur kebijakan impor garam agar tidak merugikan pegaraman Nasional.
Setelah acara diskusi umum digelar, kegiatan tersebut di tutup dengan penyerahan Piagam sebagai penghargaan yang dilakukan oleh pihak PT garam Persero dan ombudsman diatas panggung. (Erfandi)
