PRN DEPOK – Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA mengatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen” (UUPK), Dipertegas Putusan MK ini (6/01/2020).
Krue Pena Rakyat News saat bertemu dengan Ketua Umum YPK- AMPERA MALANG/YAPERMA Moch. Ansory di kantor cabang Kota Depok (20/1) meminta tanggapan terkait adanya Putusan MK tentang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Moch. Ansory sambil tersenyum menanggapi dengan mengatakan, kami sebagai salah satu dari Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia tentu sangat bersyukur atas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, ujarnya.
Karena sudah dua puluh tahun Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan yakni pada tanggal 20 April 1999 dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen” akan dapat terwujud dengan Putusan MK tersebut, kata Moch.Ansory melanjutkan;
Terutama Putusan tentang frasa “cidera janji” yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Kami sangat membenarkan oleh karena kami, Dkk sebagai Pengelola LPKSM, dipengadilan selalu memperjuangkan dan mengatakan yang berhak menyatakan konsumen Ingkar Janji hanyalah Pengadilan, mudah-mudahan dengan adanya Putusan MK tersebut Majelis Hakimpun sependapat ujar Ketua YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA sambil berpesan :
Kalau ada perampasan kendaraan kredit atau Pelelangan Jaminan oleh Bank Sebelum batas akhir perjanjian terlampaui dan tanpa fiat Ketua Pengadilan Adukan ke Kantor YPK- AMPERA MALANG/YAPERMA Terdekat atau melalui Email : Yaperma@gmail.com, HP : 081 235 167 699. (Ujang Kosasih.Red);
