PRN MOJOKERTO – Kekecewaan terlihat diwajah kuasa hukum asal Surabaya yang mewakili sidang atas kliennya Sunyoto warga Kembangan Kemlagi Mojokerto di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. 23/3/20.
Dalam kasus perdata ini Sunyoto warga Kembangan Kemlagi telah digugat oleh Siti Fatimah atas perbuatan melawan hukum di PN Mojokerto, dan dalam hal ini Sunyoto memilih Chrisman Hadi And Partners sebagai kuasa hukumnya dan sudah terdaftar di PN Mojokerto tertanggal 20-1-2020.
Secara hukum semestinya pihak PN Mojokerto apabila terdapat jadwal mediasi atau sidang memiliki kewajiban memberitahu baik secara lisan, tertulis atau online kepada tergugat atau kuasa hukumnya.
Namun menurut kuasa hukum Chrisman Hadi S.H.M.H saat ditemui di lobi PN Mojokerto, dirinya sangat menyesalkan kejadian ini, pasalnya kasus ini menurutnya adalah kasus yang mudah namun direkayasa sedemikian rupa biar terkesan pihaknya tidak koperatif dan akhirnya dikalahkan.
” Kalah menang dalam persidangan itu hal yang biasa mas, asalkan transparan dan sesuai prosedur, bukan malah tilap-tilapan begini, dan saat ini ada sidang kesimpulan, kami tidak akan masuk karena tidak ada panggilan dan saya memilih membuat pengaduan saja” geram Chrisman Hadi S.H.M.H.
Masih dalam keterangan Chrisman Hadi S.H.M.H, dugaan rekayasa dan main mata ini terlihat pada sidang perdata ini, pasalnya dalam kasus ini hanya menggunakan hakim tunggal dan ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena yang diperkenankan dengan hakim tunggal adalah kasus sidang anak, sidang susila dan sidang pra peradilan.
Dugaan lainnya yaitu prlaksanaan mediasi pada tanggal 17/2/2020 biasanya setelah 1 atau 2 minggu ada pemberitahuan sidang, dan ini terhadap dirinya dan kliennya tidak ada pemberitahuan apa-apa dan tiba-tiba pihak penggugat memposting foto keceriaan dengan pihak pengadilan dengan keterangan habis selesai sidang (16/3/2020).
Lebih lanjut mengupas perkara perdata ini bermula saat Sunyoto telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp. 120.000.000,- di kawasan Kembangan dengan cara pembayaran dicicil/angsur dan kesepakatan ini mengetahui Kepala desa Mojojajar dan disaksikan perangkat desa, dan Sunyoto sudah mengangsur senilai 70 juta dan terdapat bukti kwitansi, seiring berjalannya waktu cucu dari pemilik rumah meminta bukti kwitansi asli dengan dalil mau ditunjukkan kepada cucu yang lain namun tidak dikembalikan dan malah Sunyoto awalnya dilaporkan pidana penyerobotan tanah namun gugur pasalnya bukti dan saksi dari pihak desa serta foto kopy kwitansi dimiliki Sunyoto, tidak terima gugur di Pidana cucu dari pemilik rumah menggugat Sunyoto secara Perdata. (Jurnalis : Gunari)
