SETELAH KETUA YAPERMA DPD JAWA BARAT MENGIKUTI SEMINAR PERINGATAN HARI KONSUMEN NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEPARTEMEN PERDAGANGAN MELALUI TELEKONFREN PADA 03 AGUSTUS 2020, PARA PENGURUS YAPERMA DPD JAWA BARAT DAN DPC YAPERMA SUBANG, MEMPRAKTEKKAN BAGAIMANA MENJADI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG CERDAS DAN BERDAYA;
PRN DEPOK |10/10/2020 – Benarkah Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bisa bersidang dipengadilan sebelum menjadi Advokat ?, Tanya Wartawan Pena Rakyat News Kepada Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA, MOCH. ANSORY. 10 September 2020;
Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menjawab Benar…!, Selain para Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen diberi hak Melakukan Gugatan Class Action/Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Sema No. 1 Tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, LPKSM juga diberi hak Menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dikenal dengan Legal Standing, Ujar Ketum Yaperma;
Para Pengurus Yaperma dapat bersidang mewakili Organisasi LPKSM yang dikelolanya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) hurf (c) yang dengan tegas menyatakan “ (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory melanjutkan, Yaperma bersidang pada Pengadilan Umum selain berdasarkan Pasal 46 ayat (1) hurf (c) UUPK, juga Berdasarkan berdasarkan buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus yang tertuang pada halaman 53 tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”,
Artinya walaupun Pengurus Yaperma bukan seorang Advokat, Undang-Undang Memberi Mandat Kepada Para Pengurus Yaperma dapat Bersidang mewakili Organisasi (Hak Gugat Organisasi/Legal Standing);
Maka Para Pengurus Yaperma DPD Jawa Barat dan Pengurus Yaperma DPC Subang, dapat bersidang pada Pengadilan Negeri Subang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Lainnya terkait Legal Standing Yaperma, Kata Moch. Ansory mengakhiri penjelasannya kepada Wartawan Pena Rakyat News. (Ujang Kosasih.Red);
