PRN BOJONEGORO | Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Yaperma) mempertanyakan izin berdirinya Menara telekomunikasi yang berada di Desa Prambatan, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, namun baik Kades sampai berita ditayangkan belum ada tanggapan.
Berdasarkan investigasi dan komfirmasi awak media Pena Rakyat News, menara telekomunikasi di desa Prambatan sudah berdiri dan dari keterangan warga sekitar tidak mengetahui perihal legalitas perijinannya.
Zaenal Muhtarom, S.H Divisi Hukum dari Yayasan Ampera/LPK YAPERMA menanggapi simpang siur informasi ini langsung mengajukan klarifikasi kepada Kepala Desa Prambatan terkait perizinan pembangunan tower telekomunikasi ini, pasalnya setelah di kroscek lapangan terdapat dugaan pendirian Tower tersebut tidak sesuai aturan.
“tanggal 4 januari 2021 saya sudah melayangkan surat permohonan informasi kepada Kades Prambatan da nisi surat kami seputar pertanyaan pendirian ini selain sudah mendapat kan izin dari warga lingkungan terdampak, apakah pembagunan menara telekomunikasi tersebut sudah ada izin dari pihak terkait di antara nya IMB,UKL UPL,maupun rekomendasi titik koordinat dari pihak terkait yg mengeluarkan perizinan tersebut diantara nya dinas PU dan dinas lingkungan hidup, namun sampai detik ini belum ada jawaban” Ucap Zaenal Muhtarom, S.H.
Masih di seputar komentar Zaenal Muhtarom, dari sikap Kades yang terkesan tertutup inilah kami menaruh kecurigaan bahwa kuat dugaan pembangunan tower telekomunikasi yang ada di desa Prambatan ini menyalahi prosedur, hal ini juga diperkuat dengan informasi yang didapat bahwa tanah yang ditempati pembangunan Tower adalah milik Kades Prambatan Purwanto.
Langkah selanjutnya menurut Zaenal Muhtarom, S.H. dirinya dalam waktu 2 x 24 jam apabila belum mendapat informasi terkait perizinan pendirian Tower di dwesa Prambatan, YAPERMA akan mengambil langkah hukum. (Rengga & tim)
