By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: APAKAH KAWIN SIRI BISA DIPIDANA?
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » APAKAH KAWIN SIRI BISA DIPIDANA?
OPINI

APAKAH KAWIN SIRI BISA DIPIDANA?

Redaksi
Last updated: 4 Maret 2021 6:45 pm
Redaksi
Published: 4 Maret 2021
Share
SHARE

Oleh :

H.M. Salim Mahendra, S.H., M.H.

Kordinator Pena Rakyat News Pasuruan Raya

Disekitar kita maupun di media massa sekarang ini lagi tren kawin siri baik lewat pemberitaan dan gosip dikalangan artis tentang kawin siri alias nikah siri sehingga opini hukum kita kali ini coba kita kaji dari Hukum Perkawinan dan juga dari sisi hukum Pidana.

Biasanya perkawinan siri ini terungkap karena  istri dari laki-laki yang diam -diam kawin siri tersebut membongkar kelakuan Suaminya. Bahkan ada yang sudah melangsungkan perkawinan siri hingga sampai terungkap bahkan sampai punya anak.

Bagi sebagian orang, mungkin menganganggap hal tersebut hal yang sepele karena memang dalam agama itu diperbolehkan. Namun, sebenarnya dalam hukum pidana apakah mengatur tentang perkawinan siri?

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri, terlebih lagi mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Istilah ” siri ” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Arti umum dari Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah.

Sebagaimana diketahui, syarat sah perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yaitu menurut agama/ kepercayaan dan perkawinan dicatatkan. Kebanyakan Perkawinan siri dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasangan sah nya.  Sebagaimana sering kita dengar baik disekitar kita maupun lewat media pemberitaan yang telah disebutkan di atas.  Terdapat 2 (dua) kemungkinan Pidana yang dapat diterapkan dalam peristiwa ini, yaitu:

Pasal 279 KUHP

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 sebagai pedoman penerapan pasal 279 KUHP yang berbunyi : “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan”  Dengan adanya pedoman tersebut, bisa saja Pasal 279 KUHP diterapkan dalam kasus Perkawinan Siri jika salah satu pasangan sah tidak mengizinkan adanya perkawinan itu.

Pasal 284 KUHP

Pemberlakuan Pasal 284 KUHP harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebut sebelumnya tentang syarat sah perkawinan.  Bahwa perkawinan siri tanpa adanya izin dari pasangan yang sah dapat ” memberi ruang delik” Perzinahan (jika memang terjadi gendak/overspel) sepanjang pelaku kawin siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang ada. Kami melakukan kajian ini hanya dari sisi Undang-undang Perkawinan dan KUHP dan hasil kajian ini tidak kami kaji dari KHI.

Demikian Opini Hukum yang kami sajikan bagi pembaca setia PRN kali ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan anda.

You Might Also Like

DPC IPI Kabupaten Pasuruan Sukses Dibentuk
KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN II
Gabungan Relawan Pemenangan Khofifah-Emil, Tetap Mengawal dan Mendukung Sampai akhir masa Jabatan
Saling Klaim Atas Tanah di Dusun Jurang Kecambah, Tanda Tangan dan Stempel Desa Dipertanyakan
KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN III
TAGGED:Hukum Nikah SiriPasuruan
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum

Redaksi
By Redaksi
21 November 2026
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
Di Tengah Tantangan Industri Gula Blora, PT SGN Perkuat Dukungan bagi Petani melalui Bongkar Ratoon dan Bantuan Sarana Pertanian
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?