Dr. Prehantoro, S.H., M.Hum., M.M.
Kordinator PRN Surabaya-Sidoarjo Dan Dosen FH Uniyos Surabaya
Masyarakat berhak mempersoalkan kebijakan, tindakan, atau sikap diam pemerintah dalam suatu bencana alam. Pasal 6 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana. Jika ada sengketa terkait penanggulangan bencana itu, masyarakat dapat menyelesaikannya di luar atau di dalam pengadilan. Jika warga ingin menggugat pemerintah terkait banjir dan bencana yang timbul, berikut dasar hukumnya:
KUH Perdata. Jika ingin mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Ada konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Menurut Guru Besar Hukum Perdata FHUI, Rosa Agustin: dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menentukan 4 syarat kualifikasi melawan antara lain:
Hukum. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Terakhir, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disingkat UU No.26 Thn 2007 (UU PR), Pasal 66 UU No. 26 Thn 2007 PR yang menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak tanggung-tanggung, masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, diberi hak menggugat perdata, tata usaha negara, hingga laporan pidana. Ketentuan itu diatur dalam pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 Undang-Undang Pelayanan Publik.
Kalau ditinjau dari unsur nya yaitu; PMH baik antar person dan person, maupun person dengan pemerintah itu digugat di Pengadilan Negeri yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dengan alasan belum adanya lembaga PTUN. Tapi ketika PTUN ada, maka objek sengketa PMH khususnya yang berkaitan dengan pemerintah/penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) (lihat Undang-Undang PTUN, UU AP, SEMA, PERMA Nomor 2 Tahun 2019), itu menjadi kewenangan PTUN sebagai objek sengketanya. Didalam aturan tersebut dijelaskan bahwasanya jikalau ada pemerintah yg memiliki tugas dan berdiam diri maka dapat digugat oleh orang/masyarakat yg menimbulkan kerugian atas perbuatan/tindakan pemerintah baik secara aktif/pasif di wilayah kekuasaannya. Contohnya jalanan rusak yg tak kunjung diperbaiki atau mungkin akibat bencana alam lainnya yg tak kunjung dapat perhatian pemerintah.
Dasar pembayaran ganti rugi. Pasal ini adalah lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum secara umum. BENTUK GUGATAN Masyarakat bisa menggugat secara class action atau citizen law suit. Gugatan class action di Indonesia ada pada sejumlah undang-undang. Semisal UU No.23 Thn 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen hingga UU Kehutanan yang terbit 1999. Mahkamah Agung mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mengajukan ganti rugi. Dalam menggugat, menurut Isnur, masyarakat bisa menentukan target gugatan: semisal menuntut ganti rugi atau perubahan kebijakan.
Sumber: hukumonline.com dan tirto.id
