By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: APAKAH MASYARAKAT DAPAT MENGGUGAT PEMERINTAH APABILA TERJADI BANJIR DI WILAYAHNYA?
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » APAKAH MASYARAKAT DAPAT MENGGUGAT PEMERINTAH APABILA TERJADI BANJIR DI WILAYAHNYA?
HUKUMOPINI

APAKAH MASYARAKAT DAPAT MENGGUGAT PEMERINTAH APABILA TERJADI BANJIR DI WILAYAHNYA?

Redaksi
Last updated: 5 Maret 2021 4:02 pm
Redaksi
Published: 5 Maret 2021
Share
SHARE

Dr. Prehantoro, S.H., M.Hum., M.M.

Kordinator PRN Surabaya-Sidoarjo Dan Dosen FH Uniyos Surabaya

Masyarakat berhak mempersoalkan kebijakan, tindakan, atau sikap diam pemerintah dalam suatu bencana alam. Pasal 6 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana. Jika ada sengketa terkait penanggulangan bencana itu, masyarakat dapat menyelesaikannya di luar atau di dalam pengadilan. Jika warga ingin menggugat pemerintah terkait banjir dan bencana yang timbul, berikut dasar hukumnya:

KUH Perdata. Jika ingin mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Ada konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Menurut Guru Besar Hukum Perdata FHUI, Rosa Agustin: dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menentukan 4 syarat kualifikasi melawan antara lain:

Hukum. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Terakhir, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disingkat UU No.26 Thn 2007 (UU PR), Pasal 66 UU No. 26 Thn 2007 PR yang menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.  Sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak tanggung-tanggung, masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, diberi hak menggugat perdata, tata usaha negara, hingga laporan pidana. Ketentuan itu diatur dalam pasal 51, pasal 52, dan pasal 53 Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kalau ditinjau dari unsur nya yaitu; PMH baik antar person dan person, maupun person dengan pemerintah itu digugat di Pengadilan Negeri yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dengan alasan belum adanya lembaga PTUN. Tapi ketika PTUN ada, maka objek sengketa PMH khususnya yang berkaitan dengan pemerintah/penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) (lihat Undang-Undang PTUN, UU AP, SEMA, PERMA Nomor 2 Tahun 2019), itu menjadi kewenangan PTUN sebagai objek sengketanya. Didalam aturan tersebut dijelaskan bahwasanya jikalau ada pemerintah yg memiliki tugas dan berdiam diri maka dapat digugat oleh orang/masyarakat yg menimbulkan kerugian atas perbuatan/tindakan pemerintah baik secara aktif/pasif di wilayah kekuasaannya. Contohnya jalanan rusak yg tak kunjung diperbaiki atau mungkin akibat bencana alam lainnya yg tak kunjung dapat perhatian pemerintah.

Dasar pembayaran ganti rugi. Pasal ini adalah lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum secara umum. BENTUK GUGATAN Masyarakat bisa menggugat secara class action atau citizen law suit. Gugatan class action di Indonesia ada pada sejumlah undang-undang. Semisal UU No.23 Thn 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen hingga UU Kehutanan yang terbit 1999. Mahkamah Agung mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mengajukan ganti rugi. Dalam menggugat, menurut Isnur, masyarakat bisa menentukan target gugatan: semisal menuntut ganti rugi atau perubahan kebijakan.

 

Sumber: hukumonline.com dan tirto.id

You Might Also Like

KEPALA DESA GROGOL DIDUGA IKUT TERSERET DALAM JUAL BELI TANAH
Perayaan Hari Raya Nyepi di Sidoarjo Berlangsung Aman dan Kondusif
Akibat Cemburu Buta Suami Istri Saling Lempar Piring Berujung KDRT
BANTUAN KEUANGAN(BK/PAK)DESA KALITENGAH DI DUGA SEBAGAI AJANG”BANCAAN”OLEH SEJUMLAH OKNUM
OJK: Ditengah Divergensi Perekonomian Global Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil
TAGGED:BanjirHukumSidoarjoSurabayaTata Ruang
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto

Redaksi
By Redaksi
19 November 2026
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.
Di Tengah Tantangan Industri Gula Blora, PT SGN Perkuat Dukungan bagi Petani melalui Bongkar Ratoon dan Bantuan Sarana Pertanian
Batik Fashion 2026 Digelar di Alun-Alun Ngawi, Angkat Potensi Batik Lokal hingga Kancah Nasional dan Internasional
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?