By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: KETUA MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NO : 532/PID.G/2017/PN.JKT.SEL, DIDUGA BERANI MELANGGAR PASAL 16 UU RI No. 4 Tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » KETUA MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NO : 532/PID.G/2017/PN.JKT.SEL, DIDUGA BERANI MELANGGAR PASAL 16 UU RI No. 4 Tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
HUKUM

KETUA MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NO : 532/PID.G/2017/PN.JKT.SEL, DIDUGA BERANI MELANGGAR PASAL 16 UU RI No. 4 Tahun 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

putri pena
Last updated: 5 Oktober 2017 1:28 am
putri pena
Published: 5 Oktober 2017
Share
SHARE

Depok, PRN.id –  Ketua Majelis Hakim SUSWANTI, SH.,M.HUM dan Hakim Anggota I, NELSON SIANTURI, SH.,MH. Dan Hakim Anggota II, CEPI ISKANDAR SH.MH. dibantu oleh Panitera Pembantu (PP)  SUTAJI, SH.,MH Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diduga Melanggar Undang-Undang RI No. 4 Th. 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (04/10/17).

SIDANG LANJUTAN YAPERMA VS PT. OTOMAS MULTI FINANCE Berkedudukan Di Jl. Rs. Fatmawati Raya 39, Dutamas Fatmawati Blok B1 No. 25-26 Jakarta 12150, Tertanggal 27 September 2017 yang lalu menimbulkan tanda Tanya bagi masyarakat Pencari Keadilan,

Ketua Yaperma Cabang Depok Ujang Kosasih mengatakan kepada wartawan Pena Rakyat News bahwa dalam sidang ketiga Perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel Ketua Majelis Hakim SUSWANTI, SH.,M.HUM membuka persidangan walau  sebelumnya Tergugat tidak hadir dipersidangan 2 (Dua) kali berturut-turut tanpa alasan, sedangkan Penggugat selalu hadir dalam persidangan dan dalam persidangan ketiga (27-09-2017) dihadiri oleh Penggugat Ernawati dan Achnad Hermansyah.

Majelis Hakim dalam Persidangan dengan lantang mengatakan kepada Para Penggugat sebaiknya Gugatan ini dicabut, oleh karena Pemberi kuasanya Ernawati dan Ernawati juga sebagai penerima kuasa, itu tidak bisa, selanjutnya Ketua Majelis Hakim berbicara dengan menggunakan bahasa jawa kapada para penggugat yang tidak dimengerti artinya oleh para penggugat, oleh karenanya salah satu dari penggugat Achnad Hermansyah mengajukan keberatan, “Maaf yang Muliya ini masih dalam persidangan sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja”, dan itu nampaknya membuat Ketua Majelis Hakim marah dan dengan cepat mengetuk palu menutup persidangan Perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel tersebut, ujar Ujang Kosasih melanjutkan kepada Pena Rakyat News.

Kejadian tersebut membuat Para Penggugat sebagai pihak yang sedang mencari keadilan sangat kecewa atas prilaku Majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel oleh karena sangat bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketua Yaperma Cab. Depok Ujang Kosasih berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan maksud menanyakan kepada Majelis Hakim kapan Perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel disidangkan, namun oleh Panitera Pengganti (PP) yang bernama SUTAJI, SH.,MH dihalang-halangi dengan berkata “untuk apa menemui Hakim ? kan Perkara ini sudah dicabut ?”, Ujang Kosasih terkejut dan menanyakan kepada PP tersebut “Apa penyebabnya” ?, kan kami sudah membayar panjar biaya Kepada Negara ? kok dicabut, lanjut Ujang Kosasih kepada SUTAJI, SH.,MH.

Atas pertanyaan Ketua Yaperma tersebut Panitera Pengganti SUTAJI, SH.,MH menjawab pokoknya tanyakan kepada bagian perdata apa perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel masih ada ?, pasti  sudah ada penetapan dicabut lanjut PP tersebut, atas pernyataan Panitera Pengganti Tersebut Ketua Yaperma Ujang Kosasih berujar “Kalau memang benar apa yang Bapak katakan, kami tidak terima dan kalau kami tidak boleh menanyakan masalah ini kepada Hakim, kami pastikan akan mengadukan hal ini kepada Hakim Pengawas MA dan KY, dan dengan congkaknya  SUTAJI, SH.,MH. Menjawab “Silahkan laporkan kami itu adalah hak anda yang jelas perkara ini sudah ada penetapan dicabut, dan saya menduga pasti ada yang tidak beres kata Ketua Yaperma.

Pada Hari itu juga (3/10/2017) kami dengan berat hati menulis surat yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Hakim apa perkara perdata No : 532/Pid.G/2017/PN.JKT.Sel dan menerima surat tanda terima dari Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya kami mengadu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Kepada Hakim Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta, Kepada Ketua Komisi Yudisial (KY) dan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang intinya Memohon agar Majelis Hakim dan PPnya diganti oleh karena diduga telah berani melanggar Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, lanjut  Ujang Kosasih mengakhiri keluhannya. (Suliswati.Red).

You Might Also Like

Warga Talango Dan Sabu-sabu 19,29 gram Diamankan BNNK Sumenep
MPN Geruduk Polres Malang
Apakah Hukum Hanya Berlaku Bagi Pelanggar Kelas Bawah ? Ternyata Lahan LP2B Ponpes Amanatul Ummah  Bukan Milik Orang Sembarangan
Pengasuh Ponpes Mantingan Ngawi, Kini Mendekam di Jeruji Sel Polres Ngawi
MPPK2N Bersama LSM Mojokerto Watch Mencari Kepastian Hukum di Jakarta
TAGGED:DepokKepastian Hukum
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Redaksi
By Redaksi
18 November 2026
Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto
“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Lapas Ngawi Peringati Hari Bhakti Imipas ke-2
Empat Terduga Pelaku Pengeroyokan “Mangkir” Dipanggil Polres Mojokerto Kota, Ternyata Ini Faktanya.
Kerja Bakti Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Menjelang Musim Penghujan.

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?