26.8 C
Mojokerto
BerandaHUKUMApakah Hukum Hanya Berlaku Bagi Pelanggar Kelas Bawah ? Ternyata Lahan LP2B...

Apakah Hukum Hanya Berlaku Bagi Pelanggar Kelas Bawah ? Ternyata Lahan LP2B Ponpes Amanatul Ummah  Bukan Milik Orang Sembarangan

PRN MOJOKERTO | Cukup menjadi perhatian dan kosumsi puplik, masyarakat khususnya wilayah kabupaten Mojokerto yang tadinya tidak mengetahui bahwa lahan yang di diatasnya berdiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah milik orang nomor 2 (dua) Kabupaten Mojokerto ternyata berdiri di atas tanah yang tergolong Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan jelas Tabrak Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kasak kusuk ini beralawal dari keberanian salah satu lembaga yang baru terdengar di wilayah Mojokerto Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPD LP2KP) Kabupaten Mojokerto yang menggugat PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Mojokerto senilai Rp 8 miliar, karena lahan LP2B atau lahan pertanian ini di dirikan bangunan Pondok dan taman pendidikan oleh Yayasan milik Gus Barra yang juga sebagai wakil bupati Mojokerto.

Sidang pertama yang digelar di PN Mojokerto pada Senin 12/09/2022 berjalan lancar karena hanya dihadiri pihak Penggugat sedangkan 12 pihak Tergugat tidak hadir, dan akhirnya sidang kedua dijadwalkan pada Senin 19/9/2022 namun lucunya dalam sidang ke-2 hanya dihadiri Tergugat sementara pihak Penggugat tidak hadir.

Muncul berbagai asumsi dan opini publik bahkan terdengar rumor tak sedap bahwa gugaan ini hanya setingan dan terdapat pula rumor dari orang ternama di Jakarta yang tidak bersedia disebut namanya bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa ini pesanan.

Terlepas dari narasi dan opini yang liar berkembang Samsul, SH. Selaku Pembina LBH Pembela Rakyat Negeri (PRN) memberikan apresiasi dan angkat 2 jempol atas keberanian dari Hanri Samosir, Surya dan rekan lainnya yang penuh keberanian dan resiko tinggi membongkar data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di alih fungsikan oleh orang ternama di Mojokerto.

Masih dalam keterangan Samsul, SH., area Pondok Pesantren Amanatul Ummah Desa Kembangbelor, Pacet, Mojokerto  yang diduga adalah lahan LP2B dan dari analisa dan pemberitaan yang diunggah media lentera menyimpulkan, “yayasan Amanatul Ummah diduga menabrak lahan yang dikhususkan untuk pertanian ( red : LP2B) seluas 62 hektar. Dapat diperkirakan jika setiap tahunnya, sebanyak 310 ton padi di Mojokerto hilang. Dan jika dilihat dari waktu Ponpes ini mulai didirikan pada tahun 2006 hingga tahun 2022, Kabupaten Mojokerto diperkirakan sudah kehilangan komoditas padi sebanyak 5.952 ton” (dikutip dari lentera inspiratip eds. 20/9/2022.)

Lebih lanjut melalui email redaksi Moch Ansory, SH. Selaku Ketua Umum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (AMPERA MALANG/YAPERMA) memberikan Pendapatnya, Bahwa apabila Berita Tentang Yayasan Amanatul Ummah yang Membangun Pondok Pesantren di atas Tanah LP2B tersebut benar adanya, Maka Yayasan Amanatul Ummah telah melanggar  Pasal  44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”, Kata Ketua Umum Yaperma;

Selain itu,  Lanjut Ketua Umum Yaperma  apabila Yayasan Amanatul Ummah tidak melakukan kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Yakni tidak mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula, maka terancam  dipidana penjara, ujarnya;

Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory, S.H. menambahkan, Bahwa apabila isu liar yang diberitakan media tersebut benar, Yayasan Amanatul Ummah berpotensi terjerat Pidana seseuai Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 72 ayat (1) menyatakan “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa apabila Benar Ketua Umum Yayasan Amanatul Ummah saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Mojokerto – Jawa Timur, maka sangsi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan sebagaimana ayat (3) yang menyatakan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.”

Oleh karenanya Saran dari Ketua Umum YAPERMA, alangkah arif dan bijaksana apabila Perlahan-lahan Pondok yang didirikan diatas Lahan LP2B, sebaiknya direlokasi/dipindahkan ketempat lain, mengingat Pondok tersebut adalah Pondok yang terbesar di Mojokerto – Jawa Timur dan sangat bermanfaat bagi para santri yang harus diselamatkan tanpa emosi, kata Moch. Ansory, S.H. mengakhiri Pendapat Hukumnya; (red)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya