PRN Jombang | DPRD Jombang menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 22 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Jombang Bupati Salmanuddin Yazid menjawab sejumlah sorotan fraksi, mulai dari tingginya belanja operasi hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar yang menyoroti tingginya proporsi belanja operasi yang didominasi belanja pegawai, Warsubi menjelaskan bahwa belanja operasi tidak hanya terdiri dari belanja pegawai, melainkan juga mencakup belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.
Menurutnya, belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek kepada masyarakat.
“Bila dilihat secara utuh, realisasi belanja barang dan jasa justru mencapai Rp 1,049 triliun atau 101,80 persen dari target. Sementara belanja pegawai terealisasi Rp 970,712 miliar atau 88,52 persen,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Selain itu, realisasi belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial juga berada pada kisaran 94 hingga 99 persen. Capaian tersebut, kata Gus Salman, menunjukkan bahwa belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan mendekati target kinerja yang ditetapkan.
Karena itu, Pemkab Jombang memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan, tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Lebih lanjut, Warsubi memaparkan bahwa Pemkab Jombang terus mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Digitalisasi layanan pembayaran pajak juga menjadi salah satu langkah untuk mempermudah masyarakat sekaligus menekan kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 84,69 persen. Menjawab hal itu, Warsubi menyebut ada beberapa faktor penghambat, salah satunya perubahan kebijakan relokasi RSUD Jombang yang akhirnya ditinjau ulang sehingga sejumlah rencana investasi tidak direalisasikan.
Untuk Dana Desa, realisasi mencapai 92,36 persen. Menurut Warsubi, angka itu dipengaruhi perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur sebagian dana desa non-earmark tidak disalurkan sebagai bagian dari pengendalian fiskal nasional.
Terkait BUMD, Pemkab sudah melakukan evaluasi sepanjang 2025. Hasilnya, tiga BUMD dinyatakan sehat yakni PD Aneka Usaha Seger, PD BPR Bank Jombang Perseroda, dan PDAM Kabupaten Jombang. Sementara PD Perkebunan Panglungan masih kategori kurang sehat namun sudah melakukan inovasi pemulihan usaha.
Menutup jawabannya, Warsubi menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi penyusunan APBD berikutnya. Pemkab berkomitmen menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jombang.(ber)
