Walimurid tidak menerima dana utuh, prosesnya rumit dan seolah dipersulit.
Mojokerto, PRN.id –
Wali murid SDN Tempuran Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto mengeluh dengan kebijakan pihak sekolah, terkait dengan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang wajibnya diberikan kepada siswa miskin yang mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
Persoalan ini muncul saat wali murid tidak menerima dana tersebut secara utuh, selain itu proses penerimaannya sangat rumit dan dianggap mempersulit wali murid.
Menurut penuturan wali murid yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, penerimaan dana tersebut tidak langsung diberikan tetapi menunggu kwitansi dari pembelian barang yang dilakukan oleh wali murid.
“Kita disuruh beli barang dulu, lalu kwitansi pembelian itu kita berikan ke pihak sekolah. Barulah kita mendapat ganti dari dana yang sudah menjadi hak anak kami,” kata salah satu wali murid.
Lanjutnya, sebenarnya masih banyak masalah yang dibuat oleh pihak sekolah. Seringkali kita susah mencari kepala sekolah ataupun bendaharanya. Akhirnya kita tidak mendapatkan ganti uang pembelian itu. Bahkan ada walimurid yang menerima uang lebih sedikit dari nilai yang tertulis di kwitansi, alasannya sisa uangnya dimasukkan di tabungan. Tapi kita tidak ditunjukkan bukti buku tabungannya.
“Ada juga murid yang sudah lulus SD tidak menerima dana tersebut dan ada juga siswa yang sudah kelas 3 SMP baru diberikan, itupun karena mendapat desakan dari wali murid yang bersangkutan. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh kepala sekolah terkait dana ini, semoga kasus bisa segera ditangani agar tidak berkelanjutan,” ungkapnya.
Dari laporan warga ini, Sumarsono, kabid SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa aturan yang ada menerangkan setiap siswa yang masuk dalam daftar PIP langsung menerima seluruh dana tersebut. Semua dana wajibnya diberikan langsung ke murid dengan melakukan pendampingan dan memberikan arahan agar dana tersebut dipergunakan untuk keperluan siswa.
Namun sampai saat di konfirmasi, Sumarsono mengaku belum pernah mengetahui dan mendengar berita prihal laporan warga terkait dengan dana bantuan bagi siswa tidak mampu tersebut.
“Saya belum mendengar itu, mas. Lagi pula saya juga baru menempati kedudukan disini. Jika dulu saya di kabid SMA/SMK, yang saya ketahui ya seperti yang saya sampaikan di atas,”katanya kepada awak media.
Sementara itu, Triworo,S.Pd, Kepala Sekolah SDN Tempuran, Sooko Kabupaten Mojokerto selalu menghindar dan tidak ingin ditemui oleh awak media. Hingga berita ini diunggah, pihak sekolah tidak memberi keterangan dan terkesan mengamankan diri untuk tidak terkait dengan kasus yang muncul atas laporan walimurid tersebut. (ijon/tim)
