Sidoarjo, PRN.id – Program wajib belajar 12 tahun melalui Pelaksanaan Program Pintar (PIP) yang dicanangkan pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) intruksi Presiden nomor 7 tahun 2014, terasa jauh penerapannya dari Kepala SMK PGRI I Sekardangan Sidoarjo yang diduga mengutamakan bisnis dari pada mencerdaskan anak bangsa.
Sekolah yang notabennya didirikan oleh sekumpulan pengajar (guru) yang tergabung dalam PGRI di Sidoarjo ini patut di koreksi kembali misi-misinya, pasalnya kalau SMK PGRI I Sekardangan ini mengutamakan kepentingan siswa dan memahami ekonomi wali murid sekolahan ini tidak akan menahan dan menghambat cita-cita siswa didiknya setelah lulus dari SMK PGRI I Sekardangan hanya dikarenakan masih adanya tunggaan administrasi keuangan.
Fikri Bambang Pramono yang telah lulus pada tahun 2012 adalah salah satu korban dari kebijakan SMK PGRI I Sekardangan Sidoarjo yang menyimpang itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh Fikri dan orang tuanya memohon dan mengemis kepada pihak Kepala SMK PGRI I Sekardangan, bahkan orang tua Fikri yang secara fisik cacat permanen pada kakinya memohon kepada Musahili Kepala SMK PGRI I Sekardangan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desanya, namun pihak sekolah tetap menahan Dokumen Negara yaitu Ijazah Asli milik Fikri.
“saya sudah berupaya mengajukan surat keterangan tidak mampu dari desa mas, jangankan ijazah asli anak saya yang diberikan saya minta foto kopynya saja juga tidak diberi sebab harapan kami ijazah itu dipakai mencari kerjaan dan hasilnya bisa dibuat nyelesaikan administrasi sekolah, ” ungkap Bambang Setiyawan orang tua Fikri seraya meneteskan air matanya.
Lebih lanjut menurut Mohamad Ansory, SH selaku Ketua LPK Yaperma angkat bicara, bahwa menurut Ansory pihak sekolah dalam hal ini sudah keterlaluan dan sama sekali mencerminkan sifat yang seolah bukan sifat pendidik, dirinya berjanji (Ansory, red) akan memperjuangkan Fikri dan akan segera melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. (red/bbg).
